NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Aceh Barat mencatat sektor pertambangan masih menjadi penyumbang terbesar investasi daerah sepanjang tahun 2025. Nilainya mencapai Rp363 miliar dari total investasi Rp764,79 miliar.
“Sektor Pertambangan masih menjadi motor utama penggerak ekonomi dengan kontribusi sebesar 47,5 persen atau sekitar Rp363 miliar,” kata Kepala DPMPTSP Kabupaten Aceh Barat, Ifan Murdani dikutip dari ANTARA.
Selain sektor pertambangan, investasi juga banyak masuk ke sektor tanaman pangan, perkebunan, dan kehutanan. Sektor ini menempati posisi kedua dengan kontribusi Rp158 miliar atau sekitar 20,8 persen dari total investasi daerah.
Ifan Murdani menjelaskan, secara wilayah, Kecamatan Meureubo menjadi daerah dengan nilai investasi terbesar di Kabupaten Aceh Barat sepanjang 2025, yakni mencapai Rp378 miliar. Posisi berikutnya ditempati Kecamatan Panton Reue dan Kecamatan Woyla dengan nilai investasi masing-masing di atas Rp100 miliar.
Adapun distribusi investasi sepanjang tahun 2025 tercatat bervariasi setiap triwulan. Pada triwulan pertama realisasi investasi mencapai Rp104,2 miliar, kemudian meningkat pada triwulan kedua menjadi Rp179,4 miliar.
Puncak realisasi terjadi pada triwulan ketiga dengan nilai Rp359,6 miliar. Sementara pada triwulan keempat realisasi investasi tercatat sebesar Rp121,3 miliar lebih.
Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan, DPMPTSP Aceh Barat terus mengoptimalkan digitalisasi layanan perizinan. Seluruh perizinan yang diterbitkan pada 2025 diproses secara daring melalui sistem OSS, SICANTIK, dan SIMBG.
“Total perizinan dan non perizinan yang diterbitkan pada tahun 2025 lalu mencapai 3.253 dokumen,” kata Ifan Murdani menambahkan.
Selain digitalisasi, pemerintah daerah juga menghadirkan sejumlah inovasi layanan untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus perizinan. Di antaranya layanan Klik n Kring yang memberikan bantuan pengurusan izin melalui WhatsApp dan telepon.
Kemudian layanan Hiling (Hadirkan Layanan Izin Keliling) yang mendatangi langsung masyarakat menggunakan bus layanan ke kecamatan dan gampong.
Ada pula layanan SILOPer (Sistem Layanan Ojek Perizinan), yakni pengantaran dokumen izin langsung ke rumah pemohon melalui mitra ojek online lokal guna menghindari praktik pungutan liar.
Selain itu, pemerintah juga menghadirkan program B’Invest Anywhere, yaitu ruang diskusi santai dan inklusif untuk menyosialisasikan berbagai peluang investasi di daerah.
Di sisi lain, sepanjang tahun 2025 DPMPTSP Aceh Barat juga mengelola anggaran sebesar Rp5,88 miliar dengan tingkat realisasi mencapai 95,15 persen atau sekitar Rp5,60 miliar.
Ifan Murdani menambahkan, jumlah laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) di Aceh Barat juga mengalami peningkatan signifikan.
“Jumlah laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) di Kabupaten Aceh Barat juga tercatat mengalami kenaikan signifikan sebesar 37 persen dengan total 1.191 laporan yang masuk,” katanya.
Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, kata dia, terus berupaya membangun ekosistem investasi yang transparan, mudah diakses, serta mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal.
