Nukilan.id – Dalam rangka pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas, Pemerintah harus menyediakan fasilitas pendukung bagi sekolah untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19.
Hal itu disampaikan Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) asal Aceh, Hj Illiza Sa’aduddin Djamal, SE dalam acara workshop pendidikan bersama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) di Grand Nanggroe Banda Aceh, Rabu (6/10/2021).
“Perlu kesiapan sekolah dalam rangka pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas, seperti menyediakan tempat cuci tangan, handsanitizer, masker dan lain sebagaimnya,” kata Illiza dihadapan peserta workshop.
Bahkan menurut anggota Fraksi PPP DPR RI ini, bagi sekolah-sekolah yang boarding dan siswanya banyak, pemerintah sudah harus membantu adanya klinik dan Ambulance bagi sekolah.
Illiza juga mengajak para kepala SMA dan Tenaga Kependidikan agar dapat mensosialisasi kepada anak didiknya terkait pentingnya dilakukan vaksinasi, namun hal ini harus dilakukan dengan pendekatan yang baikn dan bijak, jangan dipaksa sehingga dapat memunculkan reaksi dan perlawanan.
“Kita harus memberikan edukasi dan motivasi kepada masyarakat, sehingga mereka paham dan akhirnya mempunyai keinginan untuk divaksinasi,” ujarnya.
Melalui Dirjen PAUD Dikdasmen, Illiza juga berharap agar kemendikbudristek RI dapat membantu berbagai fasilitas penunjang pendidikan di Aceh khususnya daerah-daerah yang masih perlu perhatian serius dari kemendikbudristek RI, diantaranya bantuan alat TIK, Laboratorium sekolah dan berbagai fasilitas lainnya.
“Sebagai Anggota DPR RI yang duduk di Komisi X saya akan terus mendorong agar kemendikbudristek memberikan perhatian khusus untuk Aceh termasuk Beasiwa PIP akan terus kita perjuangkan,” pungkasnya.
Disisi lain Illiza sangat menyayangkan ternyata bahwa sekitar 80 persen anak-anak masuk ke Unsyiah tidak mampu membaca Al Qur’an, bila informasi ini benar maka ini adalah persoalan besar bagi Aceh dan PR besar bagi Kepala sekolah dan Tenaga Kependidikan.
“Untuk itu dibutuhkan perhatian dan kebijakan khusus dari pemerintah Pemerintah Kabupaten/Kota maupun Pemerintah Provinsi Aceh agar persoalan ini bisa dapat segera dicari solusi,” pintanya.
Reporter : Hadiansyah
