Nukilan.id – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Ihsanuddin MZ meminta pemerintah Aceh melalui dinas terkait agar memanggil rekanan yang melakukan kecurangan dalam pekerjaan proyek, dan segera merenovasi infrastruktur yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari setiap proses kontrak kerja yang ada.
Ihsanuddin MZ menyampaikan itu kepada Nukilan.id di Banda Aceh, Selasa (07/09/2021) terkait banyaknya temuan dilapangan yang dilakukan Pansus DPRA.
Ihsanuddin mengatakan, setiap infrastruktur yang dibangun seharusnya sudah fungsional dan dirasakan langsung oleh publik. Baik itu gedung, jalan, dan irigasi, jika belum fungsional maka sasarannya belum tercapai.
“Terkadang kita lebih gampang membangun yang besar-besar, tetapi kita lupa akan biaya perawatanya,” katanya.
Tentu–kata Ihsan–ini sangat menjadi perhatian legislatif, terutama untuk instansi terkait agar tidak mengabaikan perawatan dari setiap infrstruktur yang terbangun.
Sementara, katanya lagi, realisasi serapan anggaran tahun 2021 juga masih sangat kecil, sehingga beberapa kali pertemuan di banggar dan komisi, DPRA mendesak pemerintah Aceh agar segera melakukan proses pelelangan.
“Fakta di lapangan memang banyak temuan panitia Khusus (Pansus) DPRA terkait kegiatan pembangunan yang tidak sesuai, terutama banyak bangunan tidak sempurna, banyak kekurangan baik fisik maupun kekurangan di kontruksi,” ujar Ihsan. []
Reporter: Irfan
