Nukilan.id – Deforestasi hutan hujan Amazon di Brazil kembali mencapai rekor tertinggi selama periode pertama tahun 2022. Hal itu disampaikan oleh National Institute for Space Research (INPE), badan antariksa nasional di negara tersebut.
Amazon, hutan hujan tropis terbesar di dunia, kehilangan 3.750 kilometer persegi atau 375.000 hektare sejak awal tahun ini. Luas tersebut merupakan yang terburuk untuk periode ini sejak pencatatan dimulai pada 2016.
Deforestasi terluas sebelumnya tercatat pada 2021, ketika Amazon kehilangan hutan seluas 3.605 kilometer persegi atau 360.5000 hektare,
Angka terbaru tersebut belum mencakup enam hari terakhir bulan Juni. Bulan tersebut adalah ketika terjadi kebakaran hutan terburuk selama bulan Juni selama 15 tahun terakhir di Amazon.
Rekor bulanan jua dikalahkan pada bulan Januari dan Februari, ketika deforestasi biasanya lebih rendah.
Satelit INPE mengidentifikasi lebih dari 2.500 kebakaran di Amazon bulan lalu. Jumlah tersebut terbesar sejak Juni 2007, yang mencatat lebih dari 3.500 peristiwa kebakaran. Angka tersebut juga meningkat 11 persen dibandingkan dengan Juni 2021.
Lebih dari 7.500 kebakaran telah tercatat sejak awal tahun 2022, meningkat 17 persen dibandingkan pada tahun 2021. Angka tersebut juga didapuk sebagai yang terburuk sejak 2010.
“Musim kemarau baru saja dimulai di Amazon dan kita telah memecahkan rekor kerusakan lingkungan,” kata Cristiane Mazzetti dari Greenpeace Brazil, dikutp Phys.org.
Para pemerhati lingkungan dan tokoh oposisi menuduh pemerintahan Presiden Jair Bolsonaro menerapkan kebijakan yang mendorong bisnis besar merusak lingkungan. Bolsonaro dinilai telah mendorong aktivitas pertambangan dan pertanian di kawasan lindung.
“Dampak dari kelalaian ini adalah meningkatnya hilangnya ketahanan lingkungan, belum lagi kerusakan yang terjadi pada masyarakat lokal dan kesehatan,” kata Mariana Napolitano, dari Dana Margasatwa Dunia Brasil.
Kritikus juga menuduhnya mendukung impunitas bagi para pencari emas, petani dan pedagang kayu yang terlibat dalam deforestasi ilegal.
Tahun lalu, badan perlindungan lingkungan utama pemerintah hanya menghabiskan 41 persen dari anggaran pengawasannya, menurut LSM Climate Observatory. [Betahita]
