Nukilan.id – Ketua Fraksi Partai demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) H.T. Ibrahim meminta presiden Jokowi melalui Menteri Dalam Negeri nantinya menujuk Pejabat Gubernur Aceh yang betul-betul dapat melakukan perubahan substansial bagi rakyat Aceh.
“Ini berdasarkan masukan dari masyarakat yang disampaikan kepada saya,” kata HT. Ibrahim ketika dihubungi di Banda Aceh, Selasa (25/1/2021) kemarin.
Menurut HT. Ibrahim, pusat jangan asal tunjuk Pj Gubernur Aceh karena Aceh berbeda dengan daerah lain, apalagi Aceh punya kekhususan yang harus dijaga bersama-sama.
“Kalaupun birokrat yang ditunjuk, itu belum menjamin dapat mewujudkan kemajuan, pembangunan, dan kesejahteraan yang diharapkan rakyat Aceh. Yang penting pusat tidak asal tunjuk, tapi benar-benar harus diseleksi dan memiliki kemampuan mengatur kekhusuan yang ada, dan tentu juga yang dapat mensejahterakan rakyat Aceh,” jelas Ibrahim.
Menurutnya, kalaupun birokrat tulen sekalipun ditunjuk sebagai Pj Gubernur, itu tidak menjamin bahwa yang bersangkutan memiliki kemampuan mewujudkan kemajuan, pembangunan, dan kesejahteraan yang diharapkan. Dan yang penting, pusat tidak asal tunjuk, harus benar-benar diseleksi.
“Bukan popularitas dan kuat finansial yang menjadi ukuran, namun Pj. Gubernur Aceh sejati memiliki kompetensi yang baik, karena dia menjadi seorang pemimpin,” kata Wakil Ketua I DPD Partai Demokrat ini.
Pemimpin atau pejabat Gubernur yang ditunjuk nanti–menurut Pak Bram–harus dapat membangun kompetensi dan pengetahuan regulasi bidang/sektoral, punya keterampil komunikasi soft skill. []
