Nukilan.id – Sambutan Gubernur Aceh Nova Iriansyah pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Tahun 2022 dalam rangka penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP-BPK) Atas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2021 dan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas upaya Pemerintah Daerah dalam penanggulangan kemiskinan pada sektor pertanian oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh Kamis, (28/4/2022).
Dalam sambutannya, Nova Iriansyah menyampaikan ucapan terima kasih kepada DPR Aceh yang telah mengagendakan Sidang Paripurna Istimewa dan terima kasih juga kepada BPK RI yang telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2021 dan bersamaan juga melakukan pemeriksaan kinerja atas upaya pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan pada sektor pertanian.
Apresiasi kami atas kerja keras seluruh Tim BPK yang telah melakukan pemeriksaan dan membuka ruang diskusi sehingga kekurangan-kekurangan dalam penyajian laporan keuangan dapat kita tindak lanjuti demi mewujudkan tata kelola keuangan Pemerintah Aceh yang lebih baik,” Imbuhnya.
Pada kesempatan ini, saya juga ingin menyampaikan bahwa tahun ini merupakan tahun terakhir masa kepemimpinan saya sebagai Gubernur Aceh.
Sebagaimana kita ketahui bersama, kata Nova, dalam dua tahun terakhir dunia dilanda wabah pandemi Covid-19, Aceh juga mengalami wabah yang sama. Kondisi ini mengharuskan Pemerintah Aceh menganggarkan kegiatan untuk penanganan pandemi dengan melakukan beberapa kali pergeseran anggaran sesuai dengan instruksi Pemerintah Pusat.
Melalui pergeseran anggaran tersebut Pemerintah Aceh mengalokasikan anggaran untuk penanganan kesehatan, program vaksinasi, penyediaan jaring pengaman sosial dan dukungan industri serta pemulihan ekonomi melalui bantuan ekonomi sebagai stimulus meningkatkan daya beli masyarakat,” ungkapnya.
Berkat kerja keras dan kepedulian kita semua, saat ini kondisi pandemi sudah menuju endemi dan ekonomi masyarakat sudah mulai pulih kembali. Namun kami tetap menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk terus menerapkan protokol kesehatan,”sebutnya.
Lanjutnya, Pemerintah Aceh komit dalam percepatan realisasi RPJMA. Berbagai upaya melalui program dan kegiatan pada satuan kerja Pemerintah Aceh telah dilaksanakan. Peningkatan pertumbuhan ekonomi Aceh sampai dengan tahun 2021 mencapai 2,79 persen dimana perekonomian Aceh masih didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, perikanan, perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor serta administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial.
Sementara untuk pertumbuhan tertinggi adalah pada bidang transportasi dan pergudangan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial serta informasi dan komunikasi.
Dalam mewujudkan visi Aceh melalui 10 Misi Pembangunan Aceh Tahun 2017-2022. Pemerintah Aceh sangat berpihak (affirmative) kepada rakyat miskin melalui pertumbuhan ekonomi kawasan pertanian untuk mensejahterakan masyarakat miskin, yang dilaksanakan serempak dan merata ke seluruh Aceh diantaranya:
- Pembangunan infrastruktur jalan dengan kondisi baik yang menghubungkan antar daerah dan wilayah provinsi Aceh dengan didukung moda transportasi darat, laut dan udara untuk memberikan kelancaran mobilitas orang, barang dan berbagai hasil pertanian serta industri.
- Pembangunan infrastruktur irigasi dengan memprioritaskan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi sarana dan prasarana irigasi dan peningkatan embung untuk menjamin kontinuitas ketersediaan debit air untuk pengairan sawah.
- pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat yaitu rumah layak huni, tatakelola lingkungan hidup lestari,
- Memperkuat pelaksanaan aqidah, syariah, dan akhlak dalam tatanan kehidupan masyarakat.
- Meningkatkan kualitas sdm yang memiliki daya saing.
- Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- Mewujudkan kemandirian energi
- Pemberian beasiswa pendidikan bagi anak yatim dan kurang mampu, dan
- Peningkatan teknologi informasi.
“Puasa tinggal menghitung hari, Baju barupun sudah dibeli, Alhamdulillah WTP sudah diberi Hati tenang menyambut Idul Fitri,” tutup Nova dengan pantunya di sidang Paripurna DPR Aceh.
Reporter: Hadiansyah