Nukilan.id – Pemerintah membuka pendaftaran calon aparatur sipil negara atau ASN baik untuk formasi pegawai negeri sipil maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) pada 2021.
Tahun ini pemerintah membuka sekitar 1,3 juta formasi untuk PNS dan PPPK. Jumlah kebutuhan untuk guru PPPK sebanyak 1 juta formasi, pegawai untuk pemerintah pusat 83.000 formasi, dan pegawai untuk pemerintah daerah sebanyak 189.000 formasi.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mengatakan lowongan 1,3 juta formasi untuk PNS dan PPPK pada tahun ini merupakan jumlah terbanyak yang pernah dibuka pemerintah.
“Rekrutmen bagi CASN akan dimulai dengan pembukaan pendaftaran untuk sekolah kedinasan yang rencananya akan dimulai pada April,” kata Tjahjo, Selasa (23 Maret).
Plt Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Teguh Widjinarko memastikan proses seleksi CASN menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT).
Ini berlaku baik di tahap Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) maupun Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).
Teguh Widjinarko mengatakan penerimaan CASN 2021 akan diperuntukkan pegawai negeri sipil, PPPK, dan sekolah kedinasan.
Rekrutmen CASN akan diawali bagi sekolah kedinasan di bawah delapan instansi kementerian dan lembaga. Kedelapan instansi tersebut adalah:
- Kementerian Hukum dan HAM
- Kementerian Keuangan
- Kementerian Dalam Negeri
- Kementerian Perhubungan
- Badan Intelijen Negara (BIN)
- Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
- Badan Pusat Statistik (BPS)
- Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
Setelah itu dilanjutkan pembukaan pendaftaran guru PPPK, PPPK nonguru, dan CPNS pada Mei 2021 atau Juni 2021.
Teguh menegaskan jika ada oknum yang menjanjikan seseorang dapat lulus dari proses seleksi, terlebih tanpa tes, itu adalah hal bohong.
“Mulai pendaftaran secara online hingga proses seleksi berlangsung, semua dilakukan dengan sistem secara akuntabel dan transparan. Hasil seleksi bisa kita ketahui secara langsung. Peserta bahkan pengantar bisa tahu hasilnya usai tes berlangsung,” kata Teguh dalam siaran persnya, Selasa (23/3).
Kementerian PANRB, kata Teguh, berupaya maksimal mencegah praktik percaloan dalam rekrutmen CASN, yakni dengan melaporkan oknum calo kepada pihak kepolisian.
Selain itu Kementerian PANRB juga membuat klarifikasi terhadap surat palsu yang mengatasnamakan Menteri PANRB Tjahjo Kumolo maupun kepala lembaga negara lainnya pada kanal media sosial atau media massa.
Teguh mengingatkan hukuman pemecatan secara tidak hormat juga akan diberikan terhadap pegawai ASN yang terbukti terlibat praktik percaloan.
Teguh berharap peran serta masyarakat untuk menghindari praktik calo dengan mengecek kebenaran berita yang beredar dari sumber terpercaya seperti website maupun media sosial Kementerian PANRB atau BKN secara berkala.
“Jika ada surat atau info yang beredar mengatasnamakan lembaga atau pejabat kami, sebaiknya masyarakat menanyakan kebenarannya kepada kami terlebih dahulu,” katanya.
Teguh meyakinkan masyarakat bahwa hanya kemampuan diri sendiri yang dapat menentukan seseorang menjadi seorang ASN, bukan orang lain.
“Jangan mudah percaya terhadap janji-janji orang lain yang dapat meluluskan seseorang terutama jika harus membayar sejumlah uang tertentu,” kata dia.
Pemerintah mencoba merumuskan prosedur, memperkuat dukungan kebijakan, identifikasi berbagai risiko, dan berbagai persiapan lain yang diperlukan.
Termasuk, mencoba keteraturan sistem seleksi secara daring bersama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Terkait soal tes, semuanya akan disusun oleh Tim Penyusunan Naskah Seleksi yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.[]
Sumber: Republika
