NUKILAN.id | Banda Aceh — Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Komisariat Wilayah I menyampaikan 24 poin rekomendasi kepada pemerintah pusat dalam konferensi pers yang digelar di Ballroom Kyriad Muraya Hotel, Banda Aceh, Senin (20/4/2026).
Rekomendasi tersebut mencakup berbagai isu strategis, mulai dari fiskal daerah, kebencanaan, pelayanan publik, hingga persoalan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
Ketua APEKSI Komisariat Wilayah I, Rico Tri Putra Bayu Waas yang juga menjabat sebagai Wali Kota Medan, menegaskan pentingnya solidaritas antar daerah, khususnya dalam menghadapi bencana.
Ia menyebut, daerah yang terdampak tidak boleh merasa sendiri karena seluruh pemerintah kota siap saling membantu dan berkoordinasi.
“Intinya daerah-daerah di Indonesia ini tidak sendirian apabila terjadi permasalahan. Kita semua bisa saling membantu dan berkoordinasi,” ujar Rico kepada awak media, termasuk Nukilan.
Ia juga menyampaikan bahwa seluruh rekomendasi yang telah dirumuskan akan dibawa ke Rapat Kerja Nasional (Rakernas) APEKSI untuk difinalisasi dan diperjuangkan di tingkat nasional.
“Tadi kita juga merencanakan menuju Rakernas. Ini akan kita sampaikan nanti agar menjadi final dan bisa menjadi perjuangan dari APEKSI,” katanya.
Selain isu kebencanaan dan fiskal, APEKSI juga menyoroti persoalan pendidikan, khususnya terkait kesejahteraan guru honorer. Rico menegaskan perlunya keadilan bagi seluruh tenaga pendidik agar kualitas pendidikan dapat terus meningkat.
“Kita ingin memberikan keadilan untuk semua. Harapannya semua yang bekerja bisa bekerja dengan baik, pendidikan kita juga semakin baik. Koordinasi antar pihak harus selalu ada dan saling menguatkan,” ujarnya.
Sementara itu, Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, menyoroti kondisi fiskal daerah yang dinilai masih terbatas. Ia mengatakan, pemerintah kota terus berupaya menjaga stabilitas anggaran agar tetap sehat.
“Fiskal Kota Banda Aceh bukan termasuk yang besar, tetapi kita berjuang agar fiskal menjadi lebih baik dan likuiditas anggaran tetap terjaga,” kata Illiza.
Lebih lanjut, kata Illiza, persoalan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang menjadi salah satu poin rekomendasi. Menurutnya, pemerintah daerah berharap agar beban gaji P3K dapat ditanggung oleh pemerintah pusat.
“Kita meminta agar gaji P3K bisa ditanggung oleh pusat. Jika ini bisa diterima, maka belanja kepegawaian bisa lebih stabil. Saat ini angkanya sudah di atas 30 persen, ini tentu tidak sehat secara fiskal,” jelasnya.
Illiza berharap, melalui forum APEKSI ini, berbagai persoalan daerah dapat terakomodasi dan diperjuangkan, baik melalui Rakernas maupun komunikasi langsung dengan kementerian terkait.
“Dengan adanya forum ini, hal-hal yang disampaikan bisa dibawa menjadi rekomendasi, baik di Rakernas maupun langsung ke lintas kementerian,” pungkasnya.
Reporter: Rezi
