Nukilan. Id – Pemerhati Politik Lokal Taufik Abdur Rahim mengatakan, penyampaian Gubernur Aceh terhadap evaluasi Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan Biro Pengadaan Barang dan jasa (BPBJ) ini hanya Statemen Politik saja.
“Jika berbicara didepan Publik apapun bisa dikatakan oleh Pemerintah, disaat pelaksanaannya sudah berbeda,” kata Taufik Abdur Rahim saat diwawancarai Nukilan.id usai kegiatan Seminar Nasional Refleksi Demokrasi Pasca Reformasi di Banda Aceh, Kamis (02/12/2021).
Menurutnya, Gubernur, SKPA dan BPBJ ada hubungan kerja yang berdasarkan timbal balik (Patron-Klien), dan itu kita ketahui secara bersama bagaimana sebuah hubungan yang memeperkuat di antara mereka,“pasti KKN nya kuat” ucap Taufik.
“Peluang di BPBJ korupsi anggaran itu sangat besar, untuk belanja pengadaan barang dan jasa 70 % dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) itu juga sangat berpeluang,” ungkapnya.
“Itu tidak mungkin terjadi, tentu ada pertimbangan yang matang bagi Gubernur Aceh untuk mengevaluasi, dan mencari penggatinya,” tuturnya.[Jr]
