NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Bank Indonesia (BI) mencatat ekonomi Aceh tumbuh 4,86 persen secara tahunan (year on year/yoy) pada triwulan II 2026. Pertumbuhan tersebut meningkat dibandingkan triwulan I 2026 yang berada di level 4,09 persen.
Hal itu disampaikan Plh. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, Hertha Bastiawan, dalam Aceh Economic Forum (AEF) triwulan II 2026 di Auditorium Teuku Umar, Kantor Perwakilan BI Aceh, Rabu (19/8).
AEF kali ini mengusung tema “Percepatan Rekonstruksi dan Rehabilitasi Lahan Pertanian untuk Pertumbuhan Ekonomi Aceh”. Forum tersebut membahas strategi percepatan pemulihan ekonomi Aceh setelah bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah pada akhir 2025.
“Kerja keras ini membuahkan hasil. Ekonomi Aceh pada triwulan II 2026 tumbuh 4,86 persen (yoy), lebih cepat dibandingkan triwulan I 2026 yang tercatat 4,09 persen (yoy),” kata Hertha dalam keterangannya kepada awak media, termasuk Nukilan.
Menurutnya, peningkatan pertumbuhan ekonomi tersebut tidak terlepas dari sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, Forkopimda, dan masyarakat dalam mempercepat proses pemulihan pascabencana.
Hertha berharap AEF dapat memperkuat koordinasi antarpemangku kepentingan dalam merumuskan strategi rehabilitasi ekonomi Aceh, sekaligus menjaga inflasi tetap terkendali dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Sekretaris Daerah Aceh, Muhammad Nasir, mengatakan pemerintah daerah siap memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat, Bank Indonesia, dan seluruh pemangku kepentingan dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Kami berharap diskusi hari ini melahirkan langkah-langkah nyata yang terukur dan terkoordinasi. Pemerintah Aceh siap terus menjadi mitra Pemerintah Pusat, Bank Indonesia, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mengawal proses rehabilitasi dan rekonstruksi,” ujar Nasir.
Dia mengatakan proses pembangunan pascabencana tidak hanya ditujukan untuk memperbaiki kerusakan, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi Aceh agar lebih produktif, inklusif, dan tangguh menghadapi berbagai tantangan.
Dalam forum tersebut, Perencana Ahli Utama Bappeda Aceh, H.T. Ahmad Dadek, mengungkapkan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh mencapai Rp153,25 triliun.
Kebutuhan tersebut ditopang melalui sejumlah sumber pendanaan, mulai dari APBN, APBD Aceh, APBD kabupaten/kota, hingga sumber pendanaan lainnya.
“Sinergi dan kolaborasi bersama menjadi kunci untuk mempercepat pemulihan daerah-daerah terdampak,” kata Dadek.
Sementara itu, Pejabat Pembuat Komitmen Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Balai Wilayah Sungai (BWS) I Sumatera, Fajrullah Mufti, mengatakan sebanyak 67 daerah irigasi dan 54 bendungan terdampak bencana hidrometeorologi.
Menurut dia, penanganan tanggap darurat serta proses rehabilitasi dan rekonstruksi terus dipercepat. Pemerintah menargetkan seluruh penanganan dapat rampung 100 persen pada akhir 2026.
Namun, proses tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan, termasuk potensi banjir susulan akibat curah hujan tinggi dan kebutuhan menyelaraskan jadwal tanam petani dengan tahapan konstruksi.
Dari sektor pertanian, Direktur Perlindungan dan Optimasi Lahan Kementerian Pertanian, Dede Sulaeman, menyebut 40.852 hektare atau 71,5 persen dari total lahan pertanian terdampak telah masuk dalam program optimasi dan rehabilitasi lahan.
Meski demikian, realisasi fisik di lapangan masih tertinggal. Lahan yang telah kembali diolah baru mencapai 3.661 hektare atau 8,9 persen, sedangkan luas lahan yang telah ditanami baru 373 hektare atau sekitar 1 persen.
“Ke depan, fokus kami adalah mempercepat olah lahan dan tanam, agar lahan rehabilitasi benar-benar kembali produktif,” ujar Dede.
AEF triwulan II 2026 turut dihadiri unsur Forkopimda, perwakilan perbankan, akademisi, dan media. Forum tersebut diharapkan menjadi ruang koordinasi untuk mempercepat pemulihan ekonomi Aceh, menjaga stabilitas harga, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Reporter: Rezi
