NUKILAN.ID | JAKARTA — Kepala Posko Wilayah Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Aceh, Safrizal ZA, bergerak ke Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk mendampingi penanganan dampak gempa bumi setelah sebelumnya berada di Aceh dalam rangka memimpin sejumlah kegiatan terkait kebencanaan.
Dirjen Bina Administrasi Wilayah (Bina Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tersebut menerima kabar gempa bermagnitudo 7,7 yang mengguncang NTT pada Sabtu (15/8). Di tengah rangkaian agenda di Aceh, Safrizal kemudian langsung berangkat ke lokasi bencana untuk mendampingi peninjauan serta proses penanganan dampak gempa.
Selama lima hari berada di Flores, Safrizal mengamati secara langsung proses penanganan bencana, termasuk respons pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat yang terdampak.
Ia menyebut pejabat publik di daerah terdampak aktif mendengarkan aspirasi dan keluhan para penyintas, menyerahkan tali asih kepada ahli waris dan warga terdampak, serta memberikan arahan kepada kepala daerah mengenai langkah penanganan yang harus segera dilakukan.
“Jadi sejak hari pertama gempa bumi, negara sudah hadir dan berbuat di lokasi bencana. Pemerintah pusat tidak tinggal diam. Ini membuktikan warga tidak sendiri menghadapi bencana,” kata Safrizal.
Safrizal juga menyoroti pentingnya proses pendataan kerusakan rumah warga. Menurutnya, data tersebut menjadi salah satu syarat utama agar bantuan pemerintah dapat segera disalurkan kepada masyarakat.
Pendataan dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat desa. Data tersebut kemudian disampaikan kepada bupati untuk direkap berdasarkan kategori kerusakan, sebelum menjalani proses verifikasi lebih lanjut.
“Pendataan kerusakan rumah berjenjang dari desa. Nanti desa menyampaikan kepada Pak Bupati. Bupati nanti merekap rumah siapa rumahnya rusak ringan, sedang, atau berat,” tutur Safrizal.
Ia menjelaskan, kelengkapan dan kecepatan pendataan turut menentukan cepat atau lambatnya bantuan diterima masyarakat. Setelah pendataan sampai kepada bupati, dokumen juga harus melalui proses penandatanganan oleh aparat penegak hukum setempat.
“Pak (Menteri Dalam Negeri) Tito menyatakan kecepatan bantuan sangat tergantung dari pendataan. Kalau sudah didata, sampai ke Bupati, setelah itu ditandatangani juga oleh Kapolres sama Pak Kajari,” tambah Safrizal.
Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, bantuan rekonstruksi rumah diberikan sesuai tingkat kerusakan. Rumah dengan kategori rusak ringan mendapatkan bantuan Rp15 juta, rusak sedang Rp30 juta, sedangkan rumah rusak berat memperoleh Rp70 juta.
Untuk mempercepat proses tersebut, Safrizal meminta seluruh unsur pemerintahan, mulai dari kepala desa hingga perangkat kecamatan, memperkuat koordinasi dan mempercepat pendataan kerusakan rumah warga.
Saat mengunjungi Pos Komando Tanggap Darurat Gempa Bumi Tektonik yang dikelola BPBD Kabupaten Sikka, Safrizal juga mengapresiasi pengelolaan posko yang dinilai mampu menyajikan data kebencanaan secara terintegrasi dan komprehensif.
“Pengelolaan posko yang solid dan data yang terintegrasi adalah kunci dalam respons cepat tanggap darurat. Kami mendorong BPBD dan seluruh unsur Forkopimda di Sikka untuk mempertahankan koordinasi yang baik ini, sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan mengingat potensi gempa susulan yang masih ada,” pungkas Safrizal.
Berbekal pengalaman menangani wilayah pascabencana, Safrizal menilai kehadiran pemerintah secara cepat di lokasi bencana merupakan faktor penting dalam memastikan masyarakat terdampak mendapatkan perhatian dan bantuan.
Menurutnya, respons cepat pemerintah tidak hanya menunjukkan keberpihakan negara terhadap masyarakat yang sedang menghadapi situasi sulit, tetapi juga dapat membantu mempercepat proses pemulihan pascabencana. (XRQ)
Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News
