Nukilan.id – Penjabat (Pj) Bupati Aceh Besar, Muhammad Iswanto, resmi membuka klinik layanan konsultasi dan pendampingan untuk pendaftaran Etalase Katalog (E-Katalog) lokal di Gedung Mall Pelayanan Publik Aceh Besar, Jum’at (19/1/2024).
Dalam kesempatan tersebut, Pj Bupati Iswanto menyampaikan apresiasi kepada semua yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan launching tersebut. Ia menyampaikan harapannya terhadap dampak positif klinik E-Katalog lokal terhadap UMKM dan home industri di Kabupaten Aceh Besar.
“Tentunya dengan adanya Klinik e-katalog lokal ini akan menjadi semangat baru bagi UMKM dan home industri lokal yang ada di Kabupaten Aceh Besar untuk terus mengembangkan usahanya,” ujarnya.
E-Katalog ini merupakan aplikasi belanja online yang dikelola oleh Pemkab Aceh Besar melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Iswanto menjelaskan pengadaan barang dan jasa harus melalui E-Katalog, mendukung UMKM di Aceh Besar.
“Kami tidak memaksa, kalau bisa beli produk lokal kenapa harus produk luar,” imbuh Iswanto, mengajak seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan pengadaan barang dan jasa melalui E-Katalog.
Melalui E-Katalog, para pelaku usaha lokal dapat mendaftarkan dan menayangkan produknya, yang kemudian menjadi pilihan untuk pemerintah pusat maupun provinsi dalam belanja daring. Iswanto menekankan bahwa E-Katalog merupakan upaya untuk meningkatkan belanja produk lokal.
“Klinik E-Katalog Lokal ini merupakan Klinik E-Katalog yang pertama dari 23 Kabupaten/Kota Se-Aceh dan Aceh Besar satu-satunya Kabupaten yang telah meresmikan E-Katalog lokal ini,” tambahnya.
Dalam perkembangan terakhir, Iswanto menyebutkan sudah ada 22 jenis etalase/komoditas, 1480 produk, dan 61 transaksi dengan total nominal Rp. 3.238.457 miliar melalui E-Katalog lokal Aceh Besar.
Dirinya menginstruksikan kepada seluruh OPD untuk terus meningkatkan belanja produk UMKM Aceh Besar melalui E-Katalog lokal, sambil memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan ketentuan yang berlaku.
Pada akhir sambutannya, Iswanto menyatakan harapannya kerja positif ini dapat dipertahankan, meningkatkan inovasi, dan membawa dampak positif terhadap transparansi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.
“Mudah-mudahan kerja positif ini bisa dipertahankan dan ditingkatkan lagi berbagai inovasi lainnya,” pungkasnya. []
