Nukilan.id – Pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang dianggap “Bodong” rupanya tidak hanya menjadi pembicaraan dikalangan Kader Partai Demokrat, tetapi juga akademisi dan pengamat kebijakan publik Aceh mencurah perhatian.
“Proses KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, yang memutuskan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai Ketua, merupakan aksi terakhir “penguasa” melegalkan demokrasi kalap di indonesia,” Kata Dr Nasrul Zaman kepada Nukilan.id, Jum’at (5/3/2021).
Kata Dr Nasrul, negara atau Presiden Republik Indonesia bisa bersikap tegas dan jelas atas atraksi “pejabat” yang menggunakan cara-cara kasar dalam merebut kekuasaan.
“Harus ada punishment bagi siapa saja yg terlibat dalam kongres “abal-abal” dimaksud agar menjadi efek jera bagi siapapun di masa mendatang. Cukup sudah Golkar dan Demokrat yg mengalami hal tersebut,” ujarnya.
Menurut Nasrul Zaman, reformasi yang telah berjalan 23 tahun ini, baru pada 5 tahun terakhir tiang-tiang demokrasi luluh lantak, baik parpol, media massa bahkan ormas dan LSM.
“KLB Partai Demokrat di Medan merupakan ujian terakhir bagi Presiden untuk menunjukkan sikap pembelaannya bagi demokrasi yang baik dan adil untuk menjadi catatan sejarah perjalanan bangsa ini,” demikian Nasrul Zaman.[]
