Nukilan.id – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menggelar Rapat Dengar pendapat Umum (RDPU) tentang Rancangan Qanun Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) di Aula Paripurna DPRA Banda Aceh, Selasa (22/9/2021).
Hadir dalam rapat itu, Tim Asistensi Pemerintah Aceh, Kepala Dinas Pertanian Aceh, Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi Aceh, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, Fakultas Pertanian PTN dan PTS se-Aceh dan Pimpinan DPRA, Dalimi, SE, Ak serta seluruh anggota Komisi II DPRA.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Komisi II DPRA, Irpannusir, SE, M.I.Kom menyampaikan hasil pembahasan bersama dengan Tim Asistensi Pemerintah Aceh terhadap Rancangan Qanun Aceh tentang perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
“Rancangan Qanun ini adalah salah satu Rancangan Qanun prioritas yang telah ditetapkan dalam Program Legislasi Aceh Prioritas 2021,” kata Irpannusir kepada Nukilan.id.
Ia mengatakan bahwa, hasil pembahasan Rancangan Qanun ini berdasarkan Qanun tentang tata cara pembentukan Qanun harus diuji publik melalui Forum RDPU ini.
“Alhamdulilah sudah bisa kita laksanakan pada hari ini,” ungkap Irpannusir.
Politisi Partai Amanat Nasional ini juga menyampaikan, tujuan pembentukan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sebagai berikut:
- Melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan
- Menjamin tersedianya lahan pertanian pangan berkelanjutan
- Mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan
- Melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan berkelanjutan milik petani
- Meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat
- Meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani
- Meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak
- Mengembangkan guna menghasilkan pangan pokok
- Mempertahankan keseimbangan ekologis dan
- Mewujudkan revitalisasi pertanian.
Reporter: Irfan
