NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Aceh, Sudirman atau yang akrab disapa Haji Uma, mendorong agar perusahaan energi asal Uni Emirat Arab, Mubadala Energy, segera melanjutkan proses eksploitasi gas alam di Wilayah Kerja (WK) South Andaman, lepas pantai utara Sumatera.
Dorongan tersebut disampaikan Haji Uma usai berdiskusi dengan Rektor Universitas Malikussaleh, Prof. Dr. Herman Fitra, Asean Eng, yang menyoroti besarnya harapan masyarakat terhadap proyek energi ini sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi di Aceh. Menurutnya, iklim investasi di Aceh saat ini cukup kondusif dan aman.
Sebagai informasi, Mubadala Energy telah memulai kegiatan eksplorasi migas di WK South Andaman sejak beberapa tahun terakhir. Pada Maret 2024, perusahaan ini bersama Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) telah menyelesaikan pengeboran sumur eksplorasi kedua, Tangkulo-1, yang terletak sekitar 166 kilometer timur laut Banda Aceh dan 67 kilometer utara Lhokseumawe.
Tahapan selanjutnya adalah proses eksploitasi, yang menurut Haji Uma sangat dinantikan masyarakat Aceh.
“Tentu kita berharap Mubadala Energy dapat segera melaksanakan operasional eksploitasi gas alam di Wilayah Kerja South Andaman. Hal ini juga menjadi harapan seluruh masyarakat Aceh, agar kehadiran industri ini dapat memberikan dampak nyata bagi kemajuan perekonomian Aceh ke depan,” ungkap Haji Uma.
Dalam diskusinya bersama Prof. Herman, Haji Uma juga mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil pemetaan sosial (social mapping) yang pernah dilakukan oleh Universitas Malikussaleh, masyarakat pesisir yang berada dekat dengan lokasi blok Andaman menyatakan dukungan terhadap investasi ini. Namun demikian, ada catatan penting yang harus diperhatikan.
Ia menekankan pentingnya menghindari pengulangan pengalaman pahit masyarakat terhadap proyek Arun LNG di masa lalu yang dinilai tidak memberikan manfaat signifikan bagi warga sekitar.
Senator yang kini memasuki periode ketiganya itu juga menegaskan bahwa Aceh tidak boleh hanya menjadi “penonton” dari aktivitas industri migas di wilayahnya. Menurutnya, masyarakat dan daerah harus merasakan dampak ekonomi secara nyata dari investasi tersebut.
“Selaku anggota DPD RI dapil Aceh, saya menerima banyak aspirasi dari masyarakat dan kepala daerah terkait investasi migas terutama Mubadala Energy agar jangan sampai Aceh hanya menjadi penonton tanpa menerima dampak sama sekali terhadap sosial ekonomi dan kemakmuran masyarakat,” tegasnya.
Lebih jauh, Haji Uma menyoroti pentingnya agar proses pengolahan gas tidak dilakukan sepenuhnya di tengah laut. Ia menilai hal itu berpotensi mengurangi kontrol daerah terhadap sumber daya alam yang dikelola.
“Kalau pengolahannya di laut dan langsung dikapalkan, maka ini tidak bisa kita kontrol, dan akan kembali mendegradasi hak-hak daerah. Maka dari itu, kita akan dorong pemerintah agar proses pengolahan (destilasi) dilakukan di Aceh. Apalagi Lhokseumawe misalnya telah memiliki berbagai infrastruktur dari Arun dulu,” tutupnya.
Dengan potensi migas yang besar dan dukungan masyarakat serta infrastruktur yang telah ada, Aceh diharapkan bisa menjadi pusat pertumbuhan industri energi nasional yang benar-benar memberi manfaat langsung bagi rakyatnya.
Editor: Akil
