NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Dinas Pendidikan Dayah Aceh menjelaskan dasar pelaksanaan pengadaan Al-Qur’an dan kitab senilai Rp50,53 miliar yang menggunakan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh. Program tersebut ditujukan untuk membantu kebutuhan pembelajaran santri di sejumlah dayah.
Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh Muhsin melalui Kepala Bidang Manajemen Sarana dan Prasarana yang juga bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Lian Sofyan, mengatakan pengadaan itu merupakan bagian dari dukungan Pemerintah Aceh terhadap keberlangsungan pendidikan dayah.
Sebanyak 286 dayah menjadi sasaran program dengan total 36.171 santri penerima manfaat. Para santri tersebut berasal dari tiga jenjang pendidikan dayah, yakni Ula, Wustha, dan Ulya.
“Program ini pada prinsipnya merupakan bentuk perhatian Pemerintah Aceh untuk mendukung keberlangsungan pendidikan dayah, khususnya dalam membantu tersedianya bahan pembelajaran yang dibutuhkan para santri,” kata Lian kepada redaksi, Jumat.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 26.382 santri merupakan peserta didik jenjang Ula. Kemudian 5.917 santri berada pada jenjang Wustha dan 3.872 lainnya merupakan santri jenjang Ulya.
Jumlah penerima program tersebut hanya mencakup sebagian dari keseluruhan santri dayah di Aceh. Berdasarkan data yang disampaikan Dinas Pendidikan Dayah Aceh, terdapat 252.933 santri yang tersebar di 1.827 dayah terdaftar.
Lian mengatakan keterbatasan cakupan penerima merupakan konsekuensi dari kemampuan anggaran serta perencanaan dan penetapan prioritas program.
“Jumlah santri kita sangat besar. Karena itu, program ini tentu belum dapat memenuhi seluruh kebutuhan santri di Aceh. Namun, kami berharap bantuan ini dapat memberikan manfaat nyata bagi santri dan dayah yang menjadi penerima,” ujarnya.
Menurut dia, Al-Qur’an dan kitab menjadi bagian penting dalam kegiatan belajar-mengajar di lingkungan dayah. Kondisi ekonomi santri yang beragam juga menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam menyediakan bahan pembelajaran tersebut.
Program itu juga diarahkan untuk membantu sejumlah dayah yang terdampak bencana hidrometeorologi dan banjir yang terjadi di berbagai wilayah Aceh pada November 2025.
“Bencana yang terjadi di sejumlah wilayah Aceh tidak hanya berdampak pada kehidupan masyarakat dan sarana fisik, tetapi juga terhadap aktivitas pendidikan. Karena itu, dukungan terhadap kebutuhan pembelajaran santri, termasuk penyediaan Al-Qur’an dan kitab, menjadi bagian dari perhatian pemerintah agar proses pendidikan tetap berjalan,” jelas Lian.
Dinas Dayah Jelaskan Komponen Harga
Selain persoalan penerima manfaat, pengadaan tersebut sebelumnya turut mendapat sorotan karena adanya perbandingan harga sejumlah kitab dengan harga yang tercantum di marketplace.
Lian mengatakan pemerintah telah melakukan tahapan perencanaan sebelum pengadaan dilaksanakan, termasuk menghimpun informasi mengenai harga melalui survei kepada sejumlah toko dan penyedia kitab.
Ia menilai perbandingan harga antara pengadaan pemerintah dan marketplace harus dilakukan dengan melihat barang serta kondisi transaksi yang benar-benar setara.
“Dalam harga pengadaan terdapat beberapa komponen yang harus dilihat secara keseluruhan. Pengadaan pemerintah tidak hanya melihat harga barang, tetapi juga struktur transaksi, termasuk aspek perpajakan, distribusi atau pengiriman, pemenuhan spesifikasi dan volume, serta komponen lain yang secara sah melekat pada transaksi pengadaan,” katanya.
Menurut Lian, harga yang tercantum di marketplace tidak dapat langsung dijadikan dasar untuk menentukan kewajaran harga pengadaan. Kesamaan judul, penerbit, spesifikasi, kualitas, jumlah, waktu transaksi, lokasi pengiriman hingga kondisi transaksi perlu terlebih dahulu dipastikan.
Dinas Pendidikan Dayah Aceh juga menyatakan terbuka terhadap informasi pembanding yang disampaikan masyarakat maupun media.
“Kalau ada data atau informasi yang perlu diklarifikasi, kami terbuka untuk melakukan pengecekan berdasarkan dokumen dan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Kritik dan masukan masyarakat merupakan bagian dari pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah,” ujarnya.
Tercatat 71 Paket Pengadaan
Berdasarkan data sistem e-procurement INAPROC, pengadaan Al-Qur’an dan kitab tersebut memiliki nilai Rp50.532.491.850. Pengadaan itu terbagi dalam 71 paket pekerjaan dan melibatkan 10 perusahaan penyedia.
Adapun total pagu untuk program penyediaan kitab tercatat mencapai Rp52.237.727.750.
Lian mengatakan proses pengadaan dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Menurut dia, pelaksanaan program juga diarahkan untuk memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan kemanfaatan bagi masyarakat.
“Yang paling penting bagi kami adalah bagaimana program ini dapat memberikan manfaat kepada santri dan dayah penerima. Kami menghargai perhatian publik dan media, serta berkomitmen memberikan penjelasan berdasarkan data dan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan,” pungkasnya.
Dinas Pendidikan Dayah Aceh menyatakan akan terus melakukan penguatan tata kelola program dan meningkatkan transparansi dalam pelaksanaan kebijakan. Pemerintah Aceh juga menegaskan penggunaan anggaran diarahkan agar memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama dalam mendukung keberlangsungan pendidikan dayah dan kebutuhan para santri.
Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News
 Aceh. Program tersebut ditujukan untuk membantu kebutuhan pembelajaran santri di sejumlah dayah.){kind=link}