NUKILAN.ID | AMSTERDAM — Sejumlah elemen masyarakat sipil Indonesia di Belanda mendeklarasikan pembentukan Blok Politik Alternatif sebagai respons terhadap kondisi politik nasional yang mereka nilai sedang mengalami krisis representasi.
Dalam deklarasi yang disampaikan di Amsterdam, Rabu (16/6/2026), kelompok yang terdiri atas diaspora, pelajar, pekerja, dan profesional Indonesia itu juga mendaulat Dandhy Dwi Laksono untuk memimpin konsolidasi gerakan tersebut. Dalam deklarasinya, para penggagas gerakan menilai partai-partai politik saat ini semakin menjauh dari fungsi representasi rakyat.
“Sistem politik Indonesia sedang mengalami krisis representasi yang serius. Partai-partai politik telah bertransformasi menjadi kendaraan elite dan pemodal yang berorientasi pada perburuan rente,” demikian bunyi deklarasi tersebut, dikutip Nukilan, Rabu (16/6/2026).
Mereka menyebut kondisi tersebut tercermin dalam penurunan kualitas demokrasi Indonesia. Deklarasi itu mengutip data Varieties of Democracy (V-Dem) yang menunjukkan skor demokrasi Indonesia berada pada angka 0,30, yang disebut sebagai titik terendah sejak era Reformasi.
“Golput bukan semata bentuk apatisme, melainkan penolakan yang logis terhadap sistem yang gagal melakukan koreksi internal. Namun, golput saja tidak cukup,” tulis mereka dalam dokumen deklarasi.
Sebagai jalan keluar, mereka mengusulkan pembentukan Blok Politik Alternatif yang dipimpin oleh masyarakat sipil. Menurut deklarasi tersebut, langkah itu diperlukan karena oligarki dinilai semakin terkonsolidasi dalam institusi demokrasi pasca-Reformasi.
Dalam kesempatan yang sama, Dandhy Dwi Laksono didaulat sebagai pemimpin konsolidasi gerakan. Namun, para deklarator menegaskan bahwa pendaulatan tersebut bukanlah bentuk dukungan pencalonan presiden.
“Kami tidak mendaulat Dandhy sebagai calon presiden. Kami tidak menjadikan Dandhy sebagai mesias politik ataupun pemilik gerakan,” demikian penegasan dalam deklarasi.
Menurut mereka, Dandhy dipilih karena rekam jejaknya dalam berbagai perjuangan sosial dan advokasi publik di Indonesia.
Deklarasi Amsterdam menghasilkan tiga poin utama. Pertama, menyatakan kondisi yang disebut sebagai darurat politik dan perlunya kehadiran Blok Politik Alternatif. Kedua, mendorong penyelenggaraan Kongres Rakyat yang akan menyusun manifesto politik, struktur organisasi, dan arah perjuangan gerakan. Ketiga, menyerukan konsolidasi masyarakat sipil di berbagai daerah dan komunitas.
Melalui deklarasi tersebut, para penggagas juga mengajak berbagai elemen masyarakat, mulai dari petani, nelayan, buruh, mahasiswa, jurnalis, diaspora, hingga pelaku seni dan budaya untuk terlibat dalam gerakan yang mereka bangun. []
Reporter: Sammy
