Deklarasi Amsterdam Ingin Jadi Narasi Tandingan Hegemoni Politik Indonesia

Share

NUKILAN.ID | AMSTERDAM — Sejumlah diaspora dan elemen masyarakat sipil Indonesia di Belanda mendeklarasikan pembentukan Blok Politik Alternatif sebagai upaya menghadirkan narasi tandingan terhadap kondisi politik Indonesia yang dinilai semakin didominasi oligarki dan elite kekuasaan. Deklarasi yang digelar di Amsterdam, Belanda, pada Rabu (16/6/2026), juga mendaulat jurnalis dan aktivis Dandhy Dwi Laksono untuk memimpin konsolidasi awal gerakan tersebut.

Dalam dokumen Deklarasi Amsterdam, para penggagas menilai sistem politik Indonesia tengah mengalami krisis representasi yang serius. Mereka menyebut partai politik semakin menjauh dari fungsi representasi rakyat dan lebih berorientasi pada kepentingan elite serta pemodal. Karena itu, mereka mendorong lahirnya Blok Politik Alternatif sebagai wadah konsolidasi masyarakat sipil untuk memperjuangkan perubahan politik secara demokratis.

Salah seorang diaspora Indonesia di Belanda yang terlibat dalam deklarasi tersebut, Hertasning Ichlas, mengatakan fokus utama gerakan saat ini bukan membentuk partai politik, melainkan memperluas konsolidasi dan menyebarluaskan gagasan politik alternatif kepada masyarakat.

“Yang pertama kami ingin keluar dengan deklarasi ini dulu sebagai narasi tandingan melawan hegemoni politik Indonesia. Harapannya deklarasi ini diikuti dan dirambati oleh komunitas atau pribadi lain di Indonesia,” kata Hertasning kepada Nukilan, Rabu (16/6/2026).

Menurut Hertasning, Deklarasi Amsterdam diharapkan menjadi pemicu munculnya deklarasi-deklarasi serupa di berbagai daerah sehingga terbentuk jaringan masyarakat sipil yang lebih luas dan terorganisasi.

Meski demikian, ia tidak menampik bahwa gerakan yang sedang dibangun membuka ruang bagi pembentukan kendaraan politik alternatif pada masa mendatang. Menurut dia, Gerakan Reset Indonesia dan Indonesia Baru yang menjadi bagian dari konsolidasi tersebut diproyeksikan menjadi platform politik yang dibangun melalui mekanisme demokratis.

“Ya, salah satu poinnya adalah menjadikan Gerakan Reset Indonesia dan Indonesia Baru untuk menjadi platform parpol alternatif yang demokratis. Dandhy dan kawan-kawan akan menggulirkan dan mengonsolidasi pembentukannya melalui mekanisme kesepakatan-kesepakatan masyarakat sipil di daerah dan mekanisme kongres,” sebutnya.

Hertasning menjelaskan, berbagai agenda strategis, termasuk bentuk organisasi dan arah gerakan ke depan, akan dibahas melalui Kongres Rakyat yang direncanakan menjadi forum konsolidasi berbagai elemen masyarakat sipil.

Dalam deklarasinya, para penggagas menegaskan bahwa pendaulatan Dandhy Dwi Laksono bukan merupakan dukungan untuk pencalonan presiden maupun bentuk kultus individu. Dandhy disebut hanya ditunjuk untuk memimpin fase awal konsolidasi gerakan rakyat yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat sipil.

Melalui Deklarasi Amsterdam, para penggagas juga menyerukan keterlibatan berbagai elemen masyarakat, mulai dari petani, nelayan, buruh, mahasiswa, komunitas adat, komunitas keagamaan, jurnalis, hingga diaspora Indonesia di luar negeri untuk membangun konsolidasi politik yang lebih luas.

Gerakan tersebut berharap inisiatif serupa dapat berkembang di berbagai wilayah Indonesia sebagai bagian dari upaya menghadirkan alternatif terhadap sistem politik yang dinilai semakin tertutup bagi aspirasi masyarakat. []

Reporter: Sammy

spot_img
spot_img
spot_img

Read more

Local News