NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah atau Dek Fadh mengikuti rapat koordinasi Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Selasa, 8 September 2026.
Rapat digelar secara virtual melalui Zoom Meeting dan diikuti jajaran pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta kementerian dan lembaga terkait penanganan pascabencana.
Dari Aceh, Dek Fadh mengikuti rapat dari Ruang Rapat Wakil Gubernur Aceh. Ia didampingi Plt. Sekda Aceh Taufik, ST, M.Si. dan Asisten II Sekda Aceh Bidang Perekonomian dan Pembangunan T. Robby Irza. Hadir pula Imran yang mewakili Tim Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kementerian Dalam Negeri untuk wilayah penanganan pascabencana di Aceh.
Sejumlah pejabat pemerintah pusat turut mengikuti rapat tersebut, di antaranya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait.
Salah satu agenda yang dibahas ialah percepatan pembangunan hunian tetap atau huntap bagi masyarakat yang terdampak bencana di sejumlah wilayah Sumatera. Langkah tersebut menjadi bagian dari percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Setelah rapat, Dek Fadh meminta pemerintah daerah penerima anggaran Transfer ke Daerah (TKD) dan bantuan keuangan segera merealisasikan anggaran untuk mendukung penanganan bencana. Instruksi itu disampaikan sebagai tindak lanjut atas arahan Menteri Dalam Negeri.
“Saya menginstruksikan kepada penerima anggaran TKD dan bantuan keuangan agar secepat mungkin merealisasikan dana untuk kepentingan penanganan bencana, sesuai perintah Bapak Menteri Dalam Negeri melalui kami,” ujar Dek Fadh.
Menurut pemerintah Aceh, percepatan realisasi anggaran diperlukan agar kebutuhan masyarakat terdampak bencana, terutama penyediaan hunian tetap, dapat segera ditangani.
Dalam rakor tersebut, Aceh juga melibatkan sejumlah kepala daerah dari wilayah yang terdampak bencana. Mereka berasal dari Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Utara, Bener Meriah, Gayo Lues, Pidie, Pidie Jaya, serta Kota Lhokseumawe.
Koordinasi lintas pemerintah itu diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sehingga penanganan pascabencana berjalan secara terpadu dan bantuan dapat disalurkan sesuai kebutuhan masyarakat.
Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News
