Nukilan.id – Pemerintah Aceh melalui Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) melakukan kerjasama dengan dengan PT Krakatau Bandar Samudera (KBS). Penandatanganan kerjasama dilakukan kedua pihak di Wisma Baja, Gedung Krakatau Steel, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Kamis, (27/5/2021).
“Penandatanganan kerjasama ini dalam bentuk integrasi pengengelolaan pelabuhan guna mewujudkan konektivitas global supply chain di Indonesia,” ujar Kepala BPKS, Iskandar Zulkarnain.
Sebagai lembaga pemerintah non struktural, pengembangan Pelabuhan Sabang dan juga Pulau Aceh diharapkan dapat dioptimalkan secara baik. Hal itu tentu atas dukungan berbagai pihak, dalam hal ini dari PT KBS, sebagai patner kerja BPKS.
“Melalui kerjasama antara BPKS dengan PT KBS, besar harapan kami agar Pelabuhan Bebas Sabang ini dapat mendongkrak perekonomian khususnya di Sabang, dan ekonomi secara nasional,” jelasnya.
Iskandar menjelaskan, terkait infrastruktur, BPKS hingga saat ini telah mempersiapkan berbagai keperluan untuk kerjasama ini. Misalnya, kata dia, pembangunan jalan raya, dan dermaga.
Baca juga: FKPT Aceh: Intoleran Salah Satu Penyebab Terjadi Radikalisme dan Terorisme
“Hingga saat ini, ada 3 pelabuhan yang sudah siap digunakan, pelabuhan kedatangan kapal, CT1, CT2 dan CT3, yang bisa menampung kapal 10ribu DWT. Selain kerjasama ini, kita juga membuka kesempatan kepada seluruh pihak terutama KBS untuk berinvestasi bidang lain, seperti perhotelan, pelabuhan dan juga perikanan,” jelas dia.
Zulkarnain juga berharap dari kolaborasi strategis yang dilakukan antara kedua pihak, maka kedaulatan kemaritiman Indonesia dapat lebih terjaga, agar potensinya dapat dimanfaatakan dengan lebih maksimal demi masa depan bangsa dan negara Indonesia.
“Semoga kolaborasi ini dapat membawa dampak yang sangat positif baik bagi regional maupun nasional, khususnya bagi Sabang yang berada di jalur distribusi logistik internasional. Kami percaya kolaborasi itu cocok-cocokan seperti jodoh, dan kami merasa jodoh dengan KBS, baik secara visi serta kompetensi,” tutup Iskandar.
Direktur Utama PT Krakatau Bandar Samudera (KBS), Akbar Djohan mengatakan bahwa sektor kemaritiman Indonesia dapat memacu pertumbuhan ekonomi nasional jika potensinya dimaksimalkan dengan sebaik mungkin. Salah satu caranya adalah dengan melakukan kolaborasi strategis dengan berbagai pihak, baik pemerintah, asosiasi, sampai swasta.
“Ini merupakan langkah strategis kecil dengan falsafah kolaboratif, dengan harapan dapat menciptakan konektivitas pelabuhan curah di Indonesia. Untuk itu PT KBS melakukan MoU dengan BPKS untuk bersama mempersiapkan Indonesia menjadi poros maritim dunia,” sebut Akbar.
Akbar menambahkan bahwa dirinya ingin mengajak sebanyak-banyaknya stakeholder kemaritiman untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Selain bersama BPKS, pihaknya juga menjalin kolaborasi bersama Indonesian National Shipowners’ Association (INSA), Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI), dan Asosiasi Logistik dan Forwader Indonesia (ALFI).
Sementara, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Republik Indonesia, Basilio Dias Araujo mengatakan bahwa berdasasrkan data dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, terdapat 40% atau 78 ribu triliun rupiah potensi barang perdagangan dunia yang melewati Indonesia. Namun dirinya menilai potensi ini belum dimaksimalkan.
“Indonesia memiliki kemewahan sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, punya banyak selat dan alki 1 sampai 3. Potensi barang perdagangan dunia yang melewati Indonesia sangat besar, tapi kita belum memaksimalkannya. Dengan kolaborasi dengan berbagai pihak, kita bisa mempercepat persiapan pembangunan untuk menjaga kedaulatan, sekaligus memaksimalkan potensi maritim kita,” ujar Basilio.
Penandatanganan MoU antara PT. KBS dengan BPKS turut dihadiri oleh Deputi Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi (Kemenko Marves) Silmy Karim, Direktur Utama PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk, Basilio Dias Araujo, Ketua Umum Indonesian National Shipowners’ Association(INSA), Carmelita Hartoto, Wakil Ketua Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI), David Rahadian, serta perwakilan dari Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI).[*]
