NUKILAN.ID | OPINI – Aceh kembali berada di persimpangan sejarah yang krusial. Penemuan cadangan gas raksasa di Wilayah Kerja South Andaman (Blok Andaman) semestinya menjadi angin segar bagi daerah dengan angka kemiskinan tertinggi di Sumatra. Namun, dinamika terbaru menunjukkan bahwa Pemerintah Aceh harus mengambil sikap tegas: menolak skema Plan of Development (PoD) awal yang ditetapkan pusat pada Maret 2026, yang condong pada pengolahan di atas laut (offshore) menggunakan skema FPSO (Floating Production Storage and Offloading).
Sikap kritis Pemerintah Aceh yang menuntut agar gas Blok Andaman dialirkan langsung ke darat (onshore pipelining) untuk diolah di KEK Arun, Lhokseumawe, bukan sekadar urusan teknis geologis. Ini adalah sebuah manifesto politik-ekonomi, sebuah upaya agar Aceh tidak lagi menjadi penonton di atas tanah dan lautnya yang kaya raya.
Langkah Gubernur Aceh yang menolak menghadiri jumpa pers bersama sebelum SKK Migas menyepakati revisi PoD adalah sinyal diplomasi yang kuat. Kenyamanan dan keuntungan rakyat Aceh harus ditempatkan di atas kenyamanan investor.
Sikap ini perlu adanya dukungan penuh bahkan dikawal dengan ketat oleh elemen masyarakat, aktivis, mahasiswa, dan generasi muda Aceh. Bagi masyarakat Aceh, terutama generasi muda yang mempelajari sejarah, ingatan kolektif tentang kejayaan Lapangan Gas Arun puluhan tahun lalu masih menyisakan luka asimetris. Miliaran dolar devisa dikeruk dan mengalir ke pusat serta kantong investor asing, sementara Aceh pasca-kejayaan migas tersebut justru terjebak dalam status salah satu provinsi termiskin di Sumatra.
Jika skema offshore (FPSO) dipaksakan di Blok Andaman, ketakutan terbesar masyarakat akan menjadi kenyataan: gas disedot di tengah laut, diproses di atas kapal, dikapalkan langsung ke pasar internasional, dan rakyat Aceh hanya menatap kerlap-kerlip lampu kapal dari tepi pantai. Penolakan terhadap skema laut ini adalah benteng pertahanan agar “Kutukan Sumber Daya Alam” (Resource Curse) tidak terulang di Bumi Serambi Mekah.
Masyarakat, mahasiswa, dan generasi muda harus saling berdiri kokoh di belakang keputusan untuk menolak skema yang merugikan daerah ini. Blok Andaman harus menjadi momentum kebangkitan ekonomi Aceh yang inklusif, bukan sekadar ladang eksploitasi gaya baru.
Jakarta dan para investor harus paham bahwa pemuda Aceh hari ini tidak akan membiarkan kekayaan alam mereka dibawa pergi lewat jalur laut, meninggalkan sisa limbah dan kemiskinan di daratan, dan Aceh memiliki hak mutlak untuk sejahtera dari hasil buminya sendiri.
Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News
Penulis:Â T. Auliya Rahman (Ketua Ikatan Alumni Ilmu Pemerintahan USK, Mahasiswa Program Magister Islam Pembangunan dan Kebijakan Publik di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)
