Nukilan.id – Reje (kepala desa) Kampung Negeri Antara, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Bener Meriah mengatakan konflik antara manusia dan satwa gajah yang sudah berlangsung selama 13 tahun terakhir sampai saat ini belum terselesaikan. Dia menilai Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh sangat lamban dan terkesan tidak peduli dengan persoalan ini.
“Desa kami sudah 13 tahun berkonflik dengan gajah. Sebelumnya, pekerjaan masyarakat itu 90 persen petani, kini hanya tinggal 10 persen saja yang bekerja sebagai petani. Selebihnya sudah lumpuh total akibat konflik dengan gajah ini dan sampai saat ini belum terselesaikan,” ujar Riskanadi dalam konferensi pers yang diadakan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Aceh di sekretariat Walhi Aceh, Kamis (30/11/2023).
Dia menjelaskan sekitar delapan bulan yang lalu, tim BKSDA Aceh datang ke Kampung Negeri Antara dan melakukan penggiringan gajah liar agar menjauhi pemukiman masyarakat selama 7-8 hari. Namun mereka justru pamit pulang saat permasalahan itu belum sepenuhnya terselesaikan. Walau sempat ditahan warga, namun tim tersebut akhirnya pulang kembali juga ke Banda Aceh.
“Tapi truk beserta gajah jinak yang dibawa dari Banda Aceh ditahan sama masyarakat sampai hari ini. Sekarang truk sudah berumput, tapi pihak BKSDA tak pernah datang lagi untuk menyelesaikan persoalan ini,” kata Riskanadi.
Saat ini, kata Riskanadi, warga kampungnya mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga karena tak bisa lagi bertani di ladang. Kebanyakan sudah beralih menjadi buruh di perusahaan yang ada di sana. Selain itu, anak-anak juga tidak bisa lagi datang ke sekolah karena gajah sudah memasuki pekarangan SMP dan SMA.
“Doakan kami agar perjuangan kami ini selesai hanya di Banda Aceh atau cepat selesai. Tapi kalau ini juga belum ada hasilnya, ke depannya mungkin kami akan datang lebih ramai lagi untuk mencari solusi terkait persoalan ini,” demikian disampaikan Riskanadi.
Sebelumnya, beberapa reje didampingi Walhi Aceh juga sudah melakukan audiensi dengan beberapa instansi terkait, yaitu Wali Nanggroe, Komisi IV DPRA, BKSDA Aceh, Ombudsman Aceh, dan Komnas HAM untuk mencari solusi terkait persoalan ini. [Sammy]
