NUKILAN.ID | INDEPTH – Di tengah menguatnya isu yang berupaya menggoyang Presiden Prabowo Subianto, muncul narasi soal makar yang disampaikan oleh pengamat politik sekaligus akademisi Saiful Mujani. Pertanyaannya, siapa sebenarnya yang ingin melengserkan Prabowo?
Isu pelengseran Presiden Prabowo tak lagi bisa dipandang sebagai sekadar rumor politik biasa. Ia bergerak dalam pola yang terkesan sistematis, menyelinap melalui pernyataan-pernyataan yang ambigu, lalu bergema luas di media sosial.
Dalam banyak kasus, kekuasaan tidak runtuh karena tekanan eksternal, melainkan melemah dari dalam. Di balik citra solid yang ditampilkan ke publik, sangat mungkin terjadi tarik-menarik kepentingan di lingkar elite. Perbedaan agenda, perebutan pengaruh, hingga akses terhadap sumber daya kerap menjadi pemicu konflik laten.
Namun demikian, muncul pertanyaan mendasar: apakah potensi retakan tersebut cukup kuat untuk berkembang menjadi gerakan terorganisir, atau hanya bagian dari dinamika wajar dalam fase awal pemerintahan.
Di sisi lain, kelompok di luar lingkar kekuasaan juga memainkan peran penting. Kritik tajam, tekanan politik, hingga pembentukan opini publik merupakan praktik yang sah dalam sistem demokrasi. Meski begitu, dalam kondisi tertentu, garis antara fungsi kontrol dan upaya destabilisasi menjadi semakin tipis.
Isu pelengseran pun bisa dimaknai sebagai instrumen untuk menguji ketahanan pemerintah—sejauh mana legitimasi mampu bertahan ketika terus dihantam oleh narasi negatif yang terstruktur.
Jejak Kepentingan di Balik Panggung Kekuasaan
Di balik setiap kebijakan strategis, kerap terselip tarik-menarik kepentingan. Ada pihak yang diuntungkan, namun tak sedikit pula yang merasa dirugikan. Mulai dari proyek infrastruktur, arus investasi asing, hingga pengelolaan sumber daya alam, kepentingan besar sering kali bergerak tanpa banyak sorotan.
Saat arah kebijakan mulai bergeser dan tak lagi sejalan dengan kepentingan tertentu, tekanan pun bisa berubah bentuk. Dari lobi-lobi tertutup hingga upaya membentuk opini publik, berbagai cara digunakan untuk memengaruhi arah keputusan. Apakah ini bagian dari skenario yang terencana? Belum tentu. Namun, pola tekanan semacam ini bukanlah hal baru dalam dinamika politik.
Kini, arena kekuasaan tak lagi terbatas di parlemen atau ruang-ruang demonstrasi. Ia juga berlangsung di layar ponsel. Narasi pelengseran dapat diproduksi, diperkuat, dan menyebar dalam waktu singkat. Dari tagar, potongan video, hingga opini yang tampak “organik”, semuanya berpotensi membentuk persepsi krisis. Pada titik ini, yang dipertaruhkan bukan hanya kekuasaan, tetapi juga kepercayaan publik.
Waspada Manuver Koalisi
Analis komunikasi politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio, mengingatkan Presiden Prabowo Subianto untuk mewaspadai dinamika internal koalisi pemerintahannya di tengah tekanan ekonomi yang kian berat.
Hensa, sapaan akrabnya, menilai orang-orang di sekitar Prabowo saat ini bukan sekadar mitra politik, melainkan juga aktor yang tengah menunggu momentum.
“Kondisi ekonomi seperti ini, Pak Prabowo harus hati-hati, kan sekelilingnya orang politik,” ujar Hensa dikutip Nukilan.id dari Inilah.com, Minggu (12/4/2026).
Dalam analisisnya, Hensa menekankan bahwa dinamika koalisi saat ini tidak bisa dipandang sebagai kekuatan yang sepenuhnya solid.
“Memang betul ada koalisi, tapi sekarang menurut saya koalisinya Pak Prabowo tuh juga lagi mengamati, lagi memperhatikan, kapan harus nikung di tikungan,” katanya.
Siapa di Balik Isu Ini?
Pertanyaan ini tampaknya tidak memiliki jawaban tunggal. Bisa jadi, tidak ada satu aktor utama, melainkan jaringan kepentingan yang bergerak dengan tujuan masing-masing. Yang pasti, isu pelengseran tidak muncul begitu saja, melainkan lahir dari perpaduan ketegangan politik, kepentingan ekonomi, serta pertarungan narasi di ruang publik.
Dalam pandangan Hensa, ancaman tersebut justru tidak datang dari luar. Karena itu, Prabowo dinilai perlu lebih waspada terhadap lingkungan terdekatnya, yang berpotensi menjadi lawan politik di masa depan, termasuk figur-figur yang dilantik dalam waktu bersamaan.
Di sisi lain, Henza turut menyoroti konsistensi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam membangun komunikasi dengan masyarakat. Gibran disebut terus turun langsung ke lapangan, menyapa rakyat kecil dalam berbagai situasi.
“Wapres Gibran itu mau Selat Hormuz ditutup, mau ada serangan Israel Amerika Serikat ke Iran, dia tetap blusukan, nah jadi tetap dia berkomunikasi dengan rakyat kecil, just like his father,” kata Hensa.
Meski demikian, ia tidak menampik adanya kemungkinan skenario politik yang tengah berkembang. Ia menyinggung narasi di sejumlah kanal yang secara terbuka membahas peluang Gibran untuk naik menggantikan Prabowo.
Namun, Hensa menilai skenario pergantian presiden di tengah masa jabatan kecil kemungkinan terjadi. Ia lebih meyakini pergantian kepemimpinan akan berlangsung melalui mekanisme pemilu pada 2029.
“Kalau di tengah-tengah seperti ada kasak-kusuk mengganti Prabowo dan menaikkan Gibran, saya memilih untuk tidak percaya. Mari kita jaga Indonesia,” ungkapnya.
Tak Berdasar dan Terlalu Berlebihan
Managing Director Public Policy & Politics Adidaya Institute, Ahmad Fadhli, menilai isu adanya upaya menjatuhkan Presiden Prabowo tidak memiliki dasar kuat. Ia menyebut narasi tersebut cenderung berlebihan dan tidak mencerminkan kondisi aktual.
Menurut Fadhli, wacana penjatuhan pemerintahan saat ini juga tidak relevan, termasuk jika dikaitkan dengan faktor geopolitik. Ia menilai anggapan adanya upaya kudeta terhadap pemerintahan Presiden Prabowo terlalu absurd, apalagi jika dikaitkan dengan dinamika global. Hingga kini, pemerintahan dinilai masih berjalan sesuai jalur dalam menjalankan visi, misi, program kerja, serta peraturan perundang-undangan.
Di sisi lain, mekanisme pemakzulan presiden di Indonesia telah diatur secara ketat dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945. Aturan tersebut mensyaratkan adanya dasar hukum yang kuat, seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, suap, tindak pidana berat, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden. Prosesnya pun melibatkan DPR sebagai pengusul, Mahkamah Konstitusi sebagai pihak yang memeriksa, serta MPR sebagai pengambil keputusan.
Namun demikian pada Minggu (12/4/2026), Fadhli mengungkap adanya indikasi kelompok tertentu yang kerap disebut sebagai deep state, yang diduga berupaya mengganggu jalannya program-program pemerintah.
Dikutip dari Inilah.com, ia menyebut kelompok tersebut bisa berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari unsur intelijen, militer, hingga birokrasi, yang memiliki agenda tersembunyi untuk mengacaukan pemerintahan.
“Dan ini yang sedang diberantas oleh Presiden Prabowo,” ujar Fadhli.
Pertanyaan yang kemudian muncul adalah seberapa besar potensi upaya untuk menggulingkan Presiden Prabowo, serta seberapa kuat pemerintahan saat ini mampu bertahan di tengah berbagai dinamika yang berkembang. (XRQ)
Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News
