Nukilan.id – Badan Reintegrasi Aceh (BRA) terus berkomitmen untuk mencari lapangan pekerjaan bagi mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Anak Korban Konflik di Aceh. Ia menegaskan bahwa, program tersebut tetap berlanjut dan akan dilaksanakan mulai bulan Maret hingga April 2022 mendatang.
Hal itu disampaikan Ketua BRA, Azhari Cage dalam keterangannya kepada Nukilan di Banda Aceh, Kamis (17/2/2022).
Azhari menyatakan bahwa, beberapa waktu lalu, pihaknya telah menjumpai Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) yang membidangi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR-RI) untuk membahas tentang penyediaan lapangan kerja bagi Mantan Kombatan GAM.
“Ini belum ada progresnya dari MoU Helsinki dan UUPA, baru kemarin tanggal 7 Februari 2022 keluar Surat Keputusan BRA terbaru. Jadi intinya bahwa kita tetap seperti yang telah disampaikan saat serah terima jabatan beberapa waktu lalu, bahwa kita dalam waktu dekat akan melakukan pertemuan dengan seluruh BUMN dan perusahan swasta yang ada di Aceh,” ujarnya.
Ia berharap dengan adanya pertemuan ini, pihak BUMN dan perusahaan swasta di Aceh benar-benar dapat menampung Mantan Kombatan dan Anak Korban Konfilik, khususnya bagi mereka yang telah menyelesaikan pendidikan, namun belum memiliki kerja.
Namun, kata dia, untuk jumlah kouta belum dibicarakan, karena saat ini kita sedang fokus mengupayakan untuk bernegosasi dengan perusahan-perusahaan tersebut.
“Jadi intinya, harus ada porsi pekerjaan untuk Mantan Kombatan, termasuk anak-anak korban konflik. Dan kita tidak berbicara tentang berapa besaran dan jumlahnya. Karena ini amanah UUPA jadi wajib kita dijalankan,” tegas Azhari.
Ia juga menambahkan, bahwa rekomendasi tentang penyediaan lapangan pekerjaan bagi Mantan Kombatan dan Korban Konflik ini juga sudah dibicarakan dengan Gubernur Aceh, Nova Iriansyah dan DPRA, yaitu terkait pembangunan lapangan kerja di lahan perkebunan.
“Karena itu, kita saat ini sedang melakukan rapat internal untuk menyelesaikan berbagai program dan persoalan yang ada di BRA, termasuk tentang realisasi anggaran tahun 2022 untuk disegerakan,” pungkas Mantan Anggota dan Ketua Komisi I DPRA Fraksi Politisi Partai Aceh itu.
Repoter: Hadiansyah
