Nukilan.id – Sejumlah massa yang tergabung dalam Aliansi Peduli Rakyat Aceh (APRAH) melakukan aksi damai di HalamanGedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), pada Kamis (9/11/2023).
Koordinator Aksi, Saiful Mulki mengungkapkan keprihatinan mereka terhadap situasi Aceh saat ini yang sedang dilanda krisis akibat permasalahan kepentingan yang mengancam kepemimpinan eksekutif Aceh.
Krisis tersebut pertama-tama muncul dalam pembahasan Anggaran Perubahan Belanja Aceh (APBA) tahun 2024 yang terhambat. Dugaan masalah terkait alokasi anggaran bagi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan pokok pikiran (pokir) belum menemui titik temu.
“Sehingga hal ini berujung pada pernyataan Ketua DPR Aceh, Zulfadli, yang meminta Presiden Joko Widodo mencopot Pelaksana Tugas (Pj) Gubernur Aceh, Achmad Marzuki, dari jabatannya. Keputusan tersebut menciptakan kegeraman publik terhadap lembaga legislatif di Aceh,” kata Saiful.
Ia menekankan bahwa sebenarnya tidak ada aturan yang mengharuskan Pj Gubernur Aceh hadir dalam rapat pembahasan RAPBA. Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) yang terdiri dari Sekda, Bappeda, para Asisten, dan Kepala Dinas Keuangan Aceh telah cukup mewakili Pemerintah Aceh dalam pembahasan APBA.
“Terhambatnya pembahasan APBA 2024 disebabkan belum adanya kesepakatan terkait alokasi anggaran pokir sesuai dengan permintaan DPRA. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa DPRA mungkin hanya menginginkan mengalokasikan anggaran untuk kepentingan pribadi,” ujarnya.
Oleh karena itu, kata Saiful, pihaknya berharap pengesahan APBA 2024 melalui Peraturan Gubernur akan menjadi solusi konkret.
“Langkah ini diharapkan akan membantu memastikan bahwa anggaran tersebut dapat diselamatkan dan dimaksimalkan untuk kepentingan rakyat Aceh,” pungkasnya. [Rjf]
