NUKILAN.ID | YOGYAKARTA – Peran cendekiawan muslim dalam sistem demokrasi kian mendesak untuk diperkuat. Dosen Departemen Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Hadza Min Fadhli Robby, menegaskan bahwa keterlibatan aktif kaum intelektual muslim dalam dinamika politik bukan hanya relevan, tetapi juga mendasar dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang adil dan substansial.
Dalam sebuah video yang diunggah akun Instagram @tempodotco, Hadza menyampaikan bahwa agama Islam sejatinya memiliki pesan-pesan moral yang kuat dalam ranah politik.
“Sebenarnya Islam itu memiliki pesan penting dalam berpolitik. Dan kemudian yang penting untuk diingat adalah bahwa cendekiawan muslim bisa membuat demokrasi ini memiliki makna yang lebih substantif,” ujar Hadza sebagaimana dikutip Nukilan.id.
Menurutnya, politik bukan sekadar soal kekuasaan dan kontestasi elektoral, melainkan wadah strategis untuk menanamkan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan keberpihakan kepada kaum yang tertindas.
Dalam pandangannya, prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan ajaran Islam dan semestinya menjadi pegangan utama para intelektual muslim dalam mengawal demokrasi.
“Dalam perkara politik, dalam perkara urusan-urusan politik keduniaan yang yang penting untuk menjadi prinsip adalah prinsip keadilan dan juga prinsip transparansi dan juga kemudian membantu mereka-mereka yang terlantar secara ekonomi dan secara politik,” lanjutnya.
Hadza juga menyoroti realitas sosial-politik di sejumlah negara mayoritas muslim yang kerap mengalami stagnasi demokrasi dan ketimpangan pembangunan. Fenomena ini, menurutnya, tidak lepas dari sikap pasif kalangan ulama dan cendekiawan terhadap kebijakan-kebijakan yang zalim.
“Seringki kasus-kasus terkait dengan kurangnya pembangunan kemerataan ekonomi dan juga otoritarianisme itu seringkali terjadi di negara muslim, karena ulamanya dan juga kaum intelektual di negara-negara muslim mendiamkan kebijakan-kebijakan zalim,” tegasnya.
Yang lebih mengkhawatirkan, lanjut Hadza, adalah ketika legitimasi keagamaan digunakan untuk membenarkan kebijakan politik yang sebenarnya bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan demokrasi.
Dalam kondisi semacam itu, kebijakan yang otoriter justru dianggap sah hanya karena memenuhi kaidah formal dalam fikih, tanpa mempertimbangkan dampak sosialnya.
“Kebijakan-kebijakan yang tidak demokratis untuk diterapkan kepada masyarakat Islam dengan asumsi bahwa semua kebijakan itu benar secara fikih,” katanya.
Dalam menjelaskan landasan teologis kritiknya, Hadza mengutip firman Allah dalam Al-Qur’an surah Ar-Rum, yang mengingatkan bahwa kerusakan di muka bumi merupakan akibat dari ulah tangan manusia.
“Seperti apa yang dikatakan dalam Al-Qur’an di surat Ar-Rum, ‘Telah nampak kerusakan di bumi dan semesta ini karena ulah tangan manusia’,” ucapnya.
Hadza kemudian menggarisbawahi bahwa ayat tersebut tidak hanya berbicara tentang kerusakan lingkungan secara fisik, tetapi juga mencakup kerusakan sistemik yang ditimbulkan oleh praktik-praktik kekuasaan yang tidak adil dan eksklusif.
“Salah satu ulah tangan manusia itu bukan hanya karena manusia yang melakukan kerusakan secara fisik, namun melakukan kerusakan sistemis melalui pembiaran kebijakan yang sifatnya eksklusif dan sifatnya hanya menguntungkan oligarki,” tambah Hadza.
Karena itu, ia menegaskan bahwa tanggung jawab moral dan sosial cendekiawan muslim bukan hanya mengajar di ruang kelas atau berdiskusi dalam forum akademik, tetapi juga harus turut aktif dalam menentang berbagai bentuk ketidakadilan dan kerusakan yang menggerus hak-hak publik.
“Sehingga penting sekali bagi intelektual muslim untuk terus bergerak melawan kezaliman dan juga melawan segala potensi kerusakan yang ada,” pungkasnya.
Pernyataan Hadza Min Fadhli Robby ini menjadi pengingat bahwa demokrasi yang substansial tidak dapat terwujud tanpa keberanian intelektual untuk bersuara dan bertindak di tengah tantangan zaman. (XRQ)
Reporter: Akil
