NUKILAN.id | Banda Aceh – Akademisi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Syiah Kuala, Saddam Rassanjani, mendorong masyarakat Aceh untuk proaktif mengawasi proses rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pilkada tahun 2024.
Peneliti dari Jaringan Survei Inisiatif itu menyoroti potensi penyusupan dan pengaruh dari kepentingan partai politik dalam proses rekrutmen PPK dan PPS.
“Rekrutmen PPK dan PPS berpotensi disusupi dan dipengaruhi kepentingan partai politik untuk kebutuhan Pilkada 2024,” ujar Rassanjani kepada Nukilan.id, Sabtu (11/5/2024).
Ia menekankan kepada masyarakat untuk berani melaporkan temuan tersebut kepada Jaringan Survei Inisiatif sebagai lembaga pemantau Pemilu dan Pilkada. Selain itu, laporan juga dapat disampaikan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Aceh maupun Panitia Pengawas Kecamatan (Panwaslu Kecamatan).
Saddam menegaskan bahwa pengawasan publik sangat penting guna memastikan bahwa petugas PPK dan PPS yang terpilih memiliki integritas tinggi, bersikap profesional, dan terbebas dari kepentingan politik partai tertentu.
“Tidak sebatas itu saja, proses pengawalan saat pencoblosan dan saat mereka menjalankan fungsi dan peran sangat penting agar mereka bekerja sesuai dengan aturan,” ujarnya.
Akademisi itu menghimbau masyarakat Aceh agar ikut mengawasi setiap tahapan pemilihan umum guna menjaga integritas dan kualitas demokrasi di daerah itu.
“Pengawasan masyarakat krusial untuk menjamin pemilu yang berkualitas,” pungkas Saddam.
Reporter: Akil Rahmatillah
