NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Bupati Aceh Selatan nonaktif, Mirwan MS, dikabarkan akan kembali aktif memimpin kabupaten yang dikenal sebagai Negeri Pala. Berdasarkan informasi A1 yang diterima Nukilan.id, Mirwan dijadwalkan kembali menjalankan tugasnya pada hari ini, Senin (9/3/2026) setelah menjalani masa penonaktifan selama tiga bulan oleh Kementerian Dalam Negeri.
Kembalinya Mirwan dinilai menjadi momentum penting dalam dinamika pemerintahan di Aceh Selatan. Selama masa penonaktifan, roda pemerintahan tetap berjalan di bawah kepemimpinan pelaksana tugas (Plt). Namun, keberadaan kepala daerah definitif dinilai tetap memiliki peran strategis dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah.
Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Syiah Kuala (USK), Mukhrijal, mengatakan kepemimpinan kepala daerah memegang peran sentral dalam menjaga arah pembangunan sekaligus stabilitas pemerintahan.
“Kalau kita berbicara tentang kepimpinan pemerintahan, sebagai leader di dalam sebuah pemerintah ya itu tentu penting sekali apalagi dalam era demokrasi. Nah, selama 3 bulan ini kekosongan itu kan terjadi. Namun ya, secara administratif tidak kosong karena ada Plt yang menjalankan roda pemerintahan,” kata Mukhrijal saat diwawancarai Nukilan.id, Sabtu (7/3/2026) lalu.
Menurut Mukhrijal, selama tiga bulan masa penonaktifan tersebut, kondisi politik dan pemerintahan di Aceh Selatan relatif stabil. Ia menilai tidak ada gejolak berarti dalam dinamika politik lokal.
“Nah, selama 3 bulan Plt ini menjalankan roda pemerintahan, saya melihat tidak ada sesuatu yang kemudian menjadi geolak besar dalam dinamika politik di Aceh Selatan, enggak ada,” ujarnya.
Meski demikian, ia menilai kembalinya Mirwan seharusnya tidak hanya dipandang sebagai berakhirnya masa penonaktifan secara administratif. Lebih dari itu, momentum tersebut perlu dimanfaatkan sebagai titik refleksi sekaligus awal memperkuat kembali arah kepemimpinan daerah.
Mukhrijal yang juga menjabat sebagai Kepala Laboratorium Ilmu Pemerintahan FISIP USK menekankan pentingnya pembenahan dari sisi personal seorang pemimpin, terutama dalam menggerakkan kembali visi dan program kerja yang telah direncanakan.
“Pertama sebagai personal ya, sebagai pribadi yang kemudian bagaimana ke depan bisa membawa perubahan besar dalam menjalankan visi-misi program kerja yang selama ini direncanakan. Haji Mirwan harus mengambil momentum ini untuk menunjukkan kepada publik bahwasanya sebuah kesalahan administratif kemarin itu bukanlah akhir,” jelasnya.
Ia juga menyoroti tantangan yang akan dihadapi Mirwan setelah kembali aktif memimpin, yakni memulihkan kepercayaan publik. Menurutnya, hal tersebut berkaitan dengan apa yang ia sebut sebagai The Trust of Politic from Civil Society in Aceh Selatan.
Kepercayaan masyarakat, kata Mukhrijal, merupakan modal sosial penting bagi seorang kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan secara efektif.
“Bagaimana Haji Mirwan ini kembali bukan hanya menjadi sosok yang menjalankan roda pemerintahan, tetapi juga bagaimana beliau harus bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada beliau sebagai pemimpin Aceh Selatan,” katanya.
Lebih lanjut, ia menilai masyarakat tentu berharap kembalinya Mirwan dapat diikuti dengan percepatan kinerja pemerintahan, terutama setelah lebih dari satu tahun masa kepemimpinan berjalan.
“Nah, jadi momentum ini harus diambil oleh beliau dengan memberikan bukti nyata, kerja nyata. Karena kan ini sudah setahun lebih berjalan, jangan tidak ada suatu perubahan yang berarti,” pungkasnya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah juga harus tetap memprioritaskan pelayanan publik serta mendorong pembangunan di berbagai sektor agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Yang terpenting lagi apa yang menjadi dasar pelayanan kepada masyarakat itu harus terpenuhi dengan baik. Kemudian dari segi pembangunan, baik pembangunan fisik maupun non-fisik,” tutup Mukhrijal.
Kembalinya Mirwan ke kursi Bupati Aceh Selatan dengan demikian tidak sekadar menjadi persoalan administratif pemerintahan. Momentum ini juga dipandang sebagai ujian sekaligus peluang bagi kepemimpinan daerah untuk membuktikan komitmen terhadap pelayanan publik, pembangunan, serta pemulihan kepercayaan masyarakat. (XRQ)
Reporter: Akil
