NUKILAN.id | Banda Aceh – Pendidikan menjadi kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan dan mendorong kemandirian masyarakat di Aceh. Namun, hingga kini, tantangan dalam akses dan kualitas pendidikan masih menjadi persoalan yang harus segera diselesaikan. Hal ini disampaikan oleh Samsul Aidul Adha, SE, ME, Dosen UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dikutip dari RRI Banda Aceh.
Samsul menekankan bahwa kemiskinan tidak hanya diukur dari segi ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi pendidikan, kesehatan, dan standar hidup, sebagaimana dijelaskan dalam penelitian Alkaire Foser pada 2011 yang menghasilkan Multidimensional Poverty Index (MPI).
“Ketika pendidikan rendah, maka masyarakat akan sulit mengakses pekerjaan yang layak, yang berujung pada kesulitan ekonomi dan kemiskinan,” ujarnya.
Menurutnya, pendidikan formal maupun nonformal harus menjadi prioritas dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Pendidikan formal merupakan hak konstitusional yang wajib diberikan negara kepada seluruh warganya, sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. Namun, tantangan yang dihadapi tidak hanya soal pendidikan dasar, tetapi juga akses ke jenjang lebih tinggi.
Di sisi lain, dunia kerja kerap membutuhkan keahlian yang lebih aplikatif. Oleh karena itu, Samsul menilai pendidikan nonformal dan pelatihan keterampilan, seperti yang diselenggarakan di Balai Latihan Kerja (BLK), menjadi solusi efektif dalam jangka pendek.
“Pendidikan nonformal menjawab kebutuhan praktis yang diperlukan masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari,” tambahnya.
Namun, ketimpangan akses pendidikan masih menjadi masalah di Aceh. Masyarakat di perkotaan memiliki kesempatan lebih besar untuk melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi, sementara daerah terpencil seperti Aceh Timur dan Aceh Utara masih menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan. Hal ini berkontribusi pada tingginya angka kemiskinan di wilayah-wilayah tersebut.
Samsul menegaskan bahwa pendidikan formal dan nonformal harus berjalan beriringan agar mampu memberikan dampak jangka panjang dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
“Untuk jangka pendek, pendidikan nonformal seperti pelatihan keterampilan di BLK sangat membantu, namun untuk jangka panjang, masyarakat perlu mengembangkan pengetahuan melalui pendidikan formal dan budaya ilmu,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia juga mendorong transformasi paradigma masyarakat terhadap pendidikan serta peran aktif pemerintah dalam menciptakan budaya ilmu yang lebih inklusif. Menurutnya, negara harus lebih proaktif dalam mentransformasi sistem pendidikan agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama di daerah-daerah yang selama ini terpinggirkan.
Dengan berbagai tantangan yang ada, revolusi pendidikan di Aceh bukan lagi sekadar wacana, tetapi sebuah kebutuhan mendesak. Akses yang merata, pendidikan yang lebih aplikatif, serta dukungan penuh dari pemerintah menjadi kunci utama dalam menciptakan masyarakat yang mandiri dan terbebas dari kemiskinan.
Editor: Akil
