NUKILAN.id | Banda Aceh – Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) Provinsi Aceh mengumumkan bahwa saat ini Aceh telah memiliki 55 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berhasil masuk dalam kategori “Maju”. Pencapaian ini diharapkan akan memperkuat kemandirian ekonomi desa di Tanah Rencong.
Kepala DPMG Aceh, T Aznal Zahri, mengungkapkan harapannya agar desa-desa yang memiliki potensi memanfaatkan Dana Desa untuk mencapai status maju.
“Kami harapkan desa-desa yang mempunyai potensi di daerahnya memanfaatkan Dana Desa supaya bergerak untuk menjadi Maju,” ujarnya di Banda Aceh, Jumat (2/8/2024).
Ke-55 BUMDes yang masuk kategori Maju ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 2024. BUMDes ini tersebar di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Aceh Tengah, Pidie, Aceh Utara, Aceh Barat Daya, Aceh Tamiang, Bener Meriah, Aceh Barat, serta Kota Banda Aceh dan Langsa.
BUMDes yang mencapai kategori Maju diharapkan dapat memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. BUMDes Maju diharapkan akan berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes), yang pada gilirannya akan meningkatkan daya beli masyarakat desa dan mengurangi angka pengangguran serta kemiskinan.
“Saat ini, kami memiliki 6.302 BUMDes dari total 6.497 gampong di Aceh. Dari jumlah itu, ada sekitar 2.478 BUMDes berstatus Perintis, 3.308 BUMDes Tumbuh, 461 BUMDes Berkembang, dan 55 BUMDes kategori Maju,” jelas Aznal.
DPMG juga tengah fokus pada pengembangan BUMDes berbasis kluster, mencakup 11 kluster seperti pangan, jasa keuangan, air minum dalam kemasan, industri kecil, wisata desa, pengelolaan sampah, perikanan, peternakan, perdagangan, perkebunan, dan BUMDes bersama.
“Desa-desa juga dapat membentuk BUMDes bersama. Misalnya, beberapa desa dapat bergabung untuk membuat sentral jagung atau peternakan,” tambah Aznal.
Dalam hal penyaluran Dana Desa 2024, DPMG mencatat telah tersalurkan Rp3,61 triliun melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat dan ketahanan pangan di tingkat gampong. Penyaluran Dana Desa tersebut mencakup program Bantuan Langsung Tunai (BLT), ketahanan pangan dan hewani, serta pencegahan dan penurunan stunting. Realisasi tahap satu mencapai Rp1,35 triliun dan tahap dua Rp439,3 miliar, sedangkan Dana Desa non-earmark untuk sektor prioritas dan penyertaan modal BUMDes mencapai Rp1,05 triliun pada tahap satu dan Rp773,3 miliar pada tahap dua.
“Total Dana Desa 2024 yang sudah tersalur per hari ini, baik earmark maupun non-earmark, mencapai Rp3,61 triliun atau 75,42 persen dari total alokasi,” tutup Aznal Zahri.
Editor: Akil
