NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Aceh didorong menjadi daerah percontohan nasional dalam pengembangan ekosistem ekonomi haji dan umrah. Potensi yang dimiliki Aceh, termasuk pengelolaan Baitul Asyi, dinilai dapat menjadi modal untuk memperluas manfaat ekonomi dari penyelenggaraan haji dan umrah bagi masyarakat.
Dorongan tersebut disampaikan Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah (PE2HU) Kementerian Haji dan Umrah, Jaenal Effendi, saat memberikan pembinaan kepada aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di lingkungan Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Aceh, Rabu, 2 September 2026.
Jaenal menilai Aceh memiliki sejumlah praktik baik yang dapat dikembangkan lebih jauh. Salah satunya melalui pengelolaan Baitul Asyi atau Rumah Aceh yang memberikan tambahan dana sebesar 2.000 riyal kepada jemaah asal Aceh.
“Aceh ini menjadi tolok ukur, menjadi contoh dan teladan bagi kanwil-kanwil lain di seluruh Indonesia. Keberhasilan ini harus kita jaga dan tingkatkan, khususnya dari sisi ekonomi haji,” ujar Jaenal.
Ia mengatakan keberhasilan tersebut perlu diikuti dengan penguatan ekosistem ekonomi haji. Menurut dia, aspek ekonomi merupakan salah satu bagian dari Tri Sukses Haji, selain keberhasilan dalam ritual atau spiritual serta sukses peradaban dan keadaban.
Penguatan ekonomi haji, kata Jaenal, diarahkan agar aktivitas ekonomi yang muncul dari penyelenggaraan haji dan umrah tidak hanya dinikmati oleh pihak tertentu. Perputaran ekonomi yang tercipta diharapkan dapat memberikan manfaat lebih luas sekaligus memperkuat perekonomian dalam negeri.
Salah satu program yang tengah didorong Ditjen PE2HU adalah pengembangan platform oleh-oleh haji. Platform tersebut nantinya dapat menjadi ruang bagi produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari berbagai daerah untuk masuk ke dalam rantai pasok kebutuhan maupun oleh-oleh jemaah.
Aceh dinilai memiliki peluang untuk mengambil bagian dalam pengembangan tersebut. Karena itu, jajaran Kementerian Haji dan Umrah di Aceh diminta mulai mendata dan membina UMKM yang memiliki potensi.
Produk lokal seperti suvenir, batik Aceh, makanan khas daerah, hingga berbagai kebutuhan jemaah perlu dipersiapkan agar memenuhi standar pasar. Pembenahan tidak hanya menyangkut kualitas produk, tetapi juga kapasitas produksi dan kesiapan pelaku usaha.
Menurut Jaenal, pengembangan ekosistem ekonomi haji tidak dapat dilakukan oleh Kementerian Haji dan Umrah seorang diri. Dibutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk perbankan, koperasi, lembaga wakaf, perguruan tinggi, serta pelaku usaha.
Kolaborasi lintas sektor tersebut diperlukan agar berbagai potensi ekonomi tidak berkembang secara terpisah. Setiap pihak diharapkan dapat mengambil peran dalam membangun rantai ekonomi yang terhubung dan saling menguatkan.
Selain pengembangan UMKM, Jaenal juga meminta ASN Kementerian Haji dan Umrah mengubah cara pandang terhadap tugas mereka. Aparatur, menurut dia, tidak cukup hanya menjalankan pelayanan administratif, tetapi juga perlu berperan sebagai penggerak ekosistem.
Peran tersebut mencakup tiga fungsi, yakni enabling, empowering, dan protecting. Enabling berarti membuka kesempatan serta menciptakan ruang bagi potensi masyarakat untuk berkembang. Empowering berkaitan dengan peningkatan kapasitas dan daya saing masyarakat serta UMKM, sedangkan protecting diwujudkan melalui pendampingan, kemudahan regulasi, dan penyelesaian persoalan yang dihadapi masyarakat.
“Kita harus menjadi enabler yang memungkinkan yang tidak mungkin menjadi mungkin, menjadi empowerer yang membuat masyarakat mampu, karena Kementerian Haji hadir untuk melakukan fungsi protektif,” tegas Jaenal.
Dalam dialog bersama peserta pembinaan, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Banda Aceh, Iqbal, turut memaparkan sejumlah rencana pengembangan ekonomi di daerah.
Salah satunya berupa kerja sama dengan Bank Aceh untuk menghadirkan layanan perbankan di Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Banda Aceh. Selain itu, terdapat pula rencana pengembangan koperasi.
Jaenal merespons positif berbagai inisiatif tersebut. Ia meminta agar rencana yang telah disusun tidak berhenti sebagai program masing-masing lembaga, tetapi diintegrasikan dengan mitra strategis lainnya.
Menurut dia, kerja sama perbankan, koperasi, UMKM, lembaga wakaf, perguruan tinggi, dan pelaku usaha dapat menjadi bagian dari ekosistem ekonomi haji yang lebih besar. Dengan begitu, masing-masing pihak dapat menjalankan fungsi yang berbeda namun tetap saling terhubung.
Jaenal juga berharap Aceh dapat mempertahankan praktik pengelolaan wakaf yang selama ini memberikan manfaat langsung kepada jemaah. Pada saat yang sama, potensi ekonomi lainnya perlu dikembangkan melalui penguatan UMKM dan kolaborasi lintas sektor.
Pengembangan platform oleh-oleh haji juga diharapkan dapat membuka peluang bagi produk-produk Aceh untuk masuk ke pasar yang lebih luas.
Dengan potensi tersebut, Aceh diharapkan tidak hanya menjadi daerah yang memiliki praktik baik dalam penyelenggaraan haji, tetapi juga menjadi salah satu model nasional dalam membangun ekosistem ekonomi haji dan umrah yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
Editor: Akil
Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News
