NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Tgk. H. Faisal Ali atau yang akrab disapa Abu Faisal, berharap seluruh lembaga keistimewaan yang ada di Aceh dapat berfungsi dan berjalan secara maksimal guna mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang MPU dalam pembangunan daerah.
Harapan tersebut disampaikan Abu Faisal saat membuka kegiatan Eksistensi Peran Ulama dalam Pembangunan Daerah Tahun 2026 yang berlangsung di Aula Tgk. H. Abdullah Ujong Rimba, Kompleks MPU Aceh, Selasa (9/6/2026).
Menurut Abu Faisal, pembangunan daerah tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah semata. Berbagai pemangku kepentingan, mulai dari masyarakat lokal, ulama, cendekiawan, tokoh masyarakat, sektor swasta, organisasi non-pemerintah hingga komunitas nasional dan internasional perlu dilibatkan sesuai fungsi dan kapasitas masing-masing.
“MPU tentu kalau misalnya tidak ada dukungan dari pihak-pihak terkait, ormas, tokoh masyarakat, lembaga adat, lembaga pendidikan, lembaga-lembaga yang lain, tentunya apa yang menjadi tugas dan tanggungjawab MPU tidak akan berjalan maksimal. Bagi MPU Aceh, keberadaan lembaga-lembaga keistimewaan yang ada baik di provinsi dan juga kabupaten/kota, itu adalah sesuatu yang sangat kami harapkan agar seluruh lembaga keistimewaan itu bisa berfungsi dan berjalan maksimal.” tegas Abu Faisal.
Ia menjelaskan, kegiatan eksistensi peran ulama tahun ini difokuskan di Kota Banda Aceh karena ibu kota provinsi tersebut menjadi wajah Aceh di mata para tamu dan pengunjung dari luar daerah.
“Tahun ini eksistensi kita fokuskan untuk ibukota kita Kota Banda Aceh, karena Kota Banda Aceh adalah cermin bagi Aceh secara menyeluruh bagi tamu-tamu yang datan ke Aceh. Dikesempatan eksistensi ini mari sama-sama kita mengkaji, melihat, merumuskan apa yang bisa kita lakukan demi agama, bangsa yang kita cintai ini,” lanjutnya.
Abu Faisal menilai kolaborasi dan kemitraan antarberbagai pihak sangat diperlukan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan program pembangunan daerah. Melalui sinergi tersebut, berbagai kebijakan dan program pemerintah diharapkan dapat berjalan sesuai visi dan misi pembangunan Kota Banda Aceh.
Dalam kegiatan tersebut, Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, hadir sebagai pemateri dengan tema Kolaborasi dan Kemitraan Pemerintah Kota Banda Aceh dengan Ulama dalam Pembangunan Daerah. Ia menyambut baik gagasan penguatan sinergi antara pemerintah dan ulama.
Menurut Illiza, keberadaan ulama memiliki peran penting dalam membimbing masyarakat sekaligus menjaga nilai-nilai sosial dan keagamaan yang menjadi fondasi pembangunan daerah.
“Kita melihat sama-sama kondisi Banda Aceh pada hari ini, ada tantangan yang sudah kita hadapi serta ada ruang kolaborasi yang dapat terus kita perkuat kedepan. Dibutuhkan kolaborasi dan kemitraan yang kuat dengan para ulama yang selama ini hadir ditengah masyarakat sebagai pembimbing sekaligus penjaga nilai-nilai sosial dan keagamaan,” sebut Walikota Banda Aceh.
Pada kesempatan yang sama, Illiza juga menyampaikan apresiasinya kepada MPU Aceh yang dinilai telah memfasilitasi ruang dialog dan kerja sama untuk mendukung kemajuan Kota Banda Aceh.
“Kami mengapresiasi kepada MPU Aceh yang telah memfasilitasi memikirkan kemajuan Kota Banda Aceh untuk melaraskan apa-apa yang bisa kita kolaborasikan bersama-sama para alim ulama,” tutup Illiza saat menyampaikan materi yang dimoderatori Kepala Sekretariat MPU Aceh, Zahrol Fajri, S.Ag., MH.
Sebelumnya, Ketua Panitia yang juga Kepala Bagian Umum Sekretariat MPU Aceh, Rizal Fahlefi, SH., M.Ec.Dev, dalam laporannya menjelaskan bahwa kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kolaborasi antara ulama dan umara dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang berlandaskan nilai-nilai agama serta kebutuhan masyarakat.
“Hasil yang diharapkan melalui kegiatan ini yang pertama terpenuhinya peran ulama dalam memberikan masukan dan pertimbangan kepada pemerintah, serta kebijakan dalam pembangunan daerah. Meningkatnya pemahaman terhadap tugas pokok, fungsi dan wewenang Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh,” jelasnya.
Kegiatan yang berlangsung selama satu hari penuh itu diikuti oleh 40 peserta yang berasal dari unsur pimpinan dan anggota MPU Banda Aceh, organisasi kemasyarakatan Islam, instansi SKPK terkait, lembaga keistimewaan dan kekhususan, pimpinan pesantren atau dayah, serta pejabat struktural Sekretariat MPU Banda Aceh.
Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News
