NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Pemerintah Aceh menegaskan akan menindak setiap pihak yang terbukti dengan sengaja menyebabkan kelangkaan semen maupun bahan bakar minyak (BBM) di Aceh. Penegasan tersebut disampaikan Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, di Banda Aceh, Kamis (30/7/2026).
“Apapun bentuk perbuatannya yang merugikan masyarakat, pasti diambil tindakan,” kata Nurlis.
Menurutnya, setiap indikasi pelanggaran akan didorong untuk diproses sesuai ketentuan hukum. Pemerintah Aceh memahami keresahan masyarakat karena terganggunya pasokan BBM dan semen dapat berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi, pembangunan, serta kehidupan masyarakat.
“Pemerintah Aceh memahami keresahan masyarakat apabila terjadi gangguan pasokan BBM maupun semen, mengingat kedua komoditas tersebut merupakan kebutuhan strategis yang sangat berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi, pembangunan, dan kehidupan masyarakat,” katanya.
Nurlis menjelaskan, Gubernur Aceh Muzakir Manaf telah menginstruksikan Sekretaris Daerah Aceh, M Nasir Syamaun, untuk membentuk tim yang bertugas mengusut penyebab kelangkaan kedua komoditas tersebut.
Tim tersebut berada di bawah koordinasi Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Aceh, Teuku Robby Izra. Tim juga melibatkan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh Teuku Adi Darma, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh Asnawi, serta Kepala Biro Perekonomian Setda Aceh Zaini.
Terkait kelangkaan semen, Teuku Adi Darma telah meminta penjelasan kepada PT Solusi Bangun Andalas selaku produsen Semen Andalas. Berdasarkan keterangan perusahaan, dalam beberapa waktu terakhir terjadi peningkatan permintaan di sejumlah wilayah sehingga mempercepat penyerapan stok, sementara proses produksi tetap berjalan normal tanpa kendala.
Meski demikian, Pemerintah Aceh akan terus menelusuri penyebab kelangkaan hingga ke tingkat pengecer.
“Tentu saja jika ditemukan perbuatan yang menyebabkan keresahan di tengah masyarakat akan diambil tindakan, dan melibatkan aparat penegak hukum dari kepolisian di Aceh,” kata Nurlis.
Untuk memastikan kondisi distribusi BBM, Pemerintah Aceh juga menggelar inspeksi mendadak (sidak) di sejumlah SPBU di Banda Aceh pada Kamis (30/7/2026). Sidak dilakukan oleh Dinas ESDM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Biro Perekonomian Setda Aceh bersama tim dari Polda Aceh.
Dalam pemeriksaan di SPBU Lingke dan SPBU Lambhuk, stok BBM dinyatakan masih tersedia dan proses pengisian berlangsung normal. Namun, petugas menemukan sejumlah kendaraan menggunakan QR Barcode Subsidi Tepat yang tidak sesuai dengan nomor polisi kendaraan.
“Di SPBU Lambhuk ditemukan keanehan, ketika petugas sampai ke SPBU malah banyak kendaraan kocar-kacir keluar dari antrean. Ini menunjukan ada sesuatu yang tidak beres dalam administrasi antrian pengisian konsumen,” kata Nurlis. “Seluruh temuan ini didata dan segera ditindaklanjuti dengan langkah-langkah berikutnya.”
Sementara itu, PT Pertamina Patra Niaga Aceh menyampaikan kepada Pemerintah Aceh bahwa stok BBM masih berada dalam kondisi aman. Perusahaan juga memastikan distribusi terus dipercepat agar penyaluran kepada masyarakat berjalan optimal. Selain BBM bersubsidi, ketersediaan LPG tabung 3 kilogram juga disebut masih mencukupi.
“Pertamina berjanji terus melakukanl angkah-langkah percepatan agar penyaluran kepada Masyarakat berlangsung optimal. Ketersediaan BBM bersubsidi dijamin aman, dan memiliki stok yang cukup. Begitu juga dengan LPG tabung 3 Kg, disebutkan masih aman,” kata Nurlis.
Meski begitu, hingga saat ini Pemerintah Aceh belum menemukan bukti maupun data yang mengarah pada praktik permainan atau penyimpangan dalam distribusi BBM dan semen.
“Komoditas semen, ketersediaan pasokan dipengaruhi oleh kapasitas produksi, distribusi, dan kelancaran sistem logistic. Sedangkan BBM, penyalurannya dilaksanakan sesuai kebijakan nasional dan mekanisme distribusi yang ditetapkan Pemerintah melalui Pertamina,” kata Nurlis.
Pemerintah Aceh terus memperkuat koordinasi dengan Pertamina, produsen semen, pemerintah kabupaten/kota, serta para pemangku kepentingan lainnya guna memastikan pasokan dan distribusi tetap berjalan lancar.
“Memperkuat pengawasan, pemantauan, dan koordinasi lintas sektor agar setiap potensi gangguan pasokan dapat diantisipasi sedini mungkin.”
Selain itu, masyarakat juga diajak berperan aktif dalam pengawasan dengan melaporkan apabila menemukan dugaan penyimpangan di lapangan.
“Setiap laporan akan menjadi bahan verifikasi dan tindak lanjut bersama instansi terkait,” kata Nurlis.
