NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Transparansi Tender Indonesia (TTI) meminta pemerintah pusat membuka secara menyeluruh informasi mengenai pengelolaan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabanjir di Aceh senilai sekitar Rp45,8 triliun.
Koordinator TTI, Nasruddin Bahar, mengatakan keterbukaan informasi diperlukan agar masyarakat dapat mengawasi penggunaan anggaran sekaligus mencegah potensi penyimpangan dalam pelaksanaan program pemulihan pascabencana.
“Publik berhak mengetahui rincian alokasi anggaran, daftar paket pekerjaan, lokasi proyek, penyedia pelaksana, jadwal pelaksanaan, progres fisik dan keuangan, hingga hasil pengawasan dan audit,” kata Nasruddin dalam keterangannya kepada Nukilan, Rabu (8/7/2026).
Menurut Nasruddin, hingga kini masyarakat belum memperoleh akses yang memadai terhadap informasi pelaksanaan program rehab-rekon. Padahal, banyak warga di wilayah terdampak masih menunggu percepatan pembangunan kembali infrastruktur yang rusak akibat banjir.
Ia menilai keterbukaan data akan memperkuat pengawasan publik sekaligus memastikan program rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan sesuai perencanaan.
TTI juga meminta kementerian dan lembaga yang menangani program tersebut membangun sistem pelaporan yang terbuka dan diperbarui secara berkala. Dengan demikian, penggunaan anggaran dapat dipantau oleh masyarakat dan dipertanggungjawabkan secara transparan.
“Anggaran puluhan triliun rupiah adalah uang rakyat. Karena itu, pemerintah wajib membuka data pelaksanaan secara lengkap agar masyarakat dapat memastikan proses rehab-rekon berjalan tepat sasaran, tepat mutu, dan tepat waktu,” sebutnya.
TTI menilai transparansi pengelolaan anggaran menjadi faktor penting untuk menjaga akuntabilitas pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pemulihan pascabencana di Aceh. []
Reporter: Sammy
