NUKILAN.ID | SUKA MAKMUE – Ratusan warga dari Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang bersama gabungan mahasiswa Nagan Raya menggelar unjuk rasa di depan Kantor Bupati Nagan Raya, Senin (22/6/2026).
Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap rencana pengembangan sektor pertambangan di kawasan Beutong Ateuh yang dianggap berisiko merusak lingkungan dan mengancam keberlangsungan hidup masyarakat setempat.
Selama aksi berlangsung, para demonstran membawa berbagai spanduk berisi penolakan tambang serta menyerukan kepada pemerintah agar menghentikan seluruh aktivitas pertambangan di kawasan pegunungan Beutong Ateuh Banggalang.
Dalam tuntutannya, massa meminta pemerintah mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi yang dimiliki PT Alam Cempaka Wangi (ACW) dan PT Himpunan Bara Sejahtera (HBS). Selain itu, mereka juga menegaskan penolakan terhadap segala bentuk kegiatan pertambangan di wilayah tersebut, baik yang masih pada tahap eksplorasi maupun yang telah memasuki tahap eksploitasi.
Ketua Generasi Beutong Ateuh Banggalang (GBAB), Zakaria, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk penolakan masyarakat terhadap keberadaan izin pertambangan di wilayah mereka.
“Ya, benar ada aksi demonstrasi menolak tambang Beutong di Kantor Bupati Nagan Raya. Saat ini tengah berlangsung. Tuntutannya tarik tambang dari Beutong Ateuh, kemudian permintaan masyarakat menjadikan Beutong Ateuh sebagai otoritas kampung adat. Inti dari tuntutannya begitu, cabut IUP pertambangan,” kata Zakaria kepada Nukilan, Senin (22/6/2026).
Menurutnya, masyarakat khawatir aktivitas pertambangan akan berdampak terhadap kelestarian lingkungan, sumber daya air, serta kehidupan masyarakat yang selama ini bergantung pada sektor pertanian dan perkebunan.
Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan. Perwakilan massa meminta Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dan pemerintah pusat segera merespons tuntutan masyarakat serta memastikan tidak ada aktivitas pertambangan yang berjalan di kawasan Beutong Ateuh Banggalang.
Hingga aksi berlangsung, massa tetap bertahan di lokasi untuk menyampaikan aspirasi dan menunggu tanggapan dari pemerintah terkait tuntutan pencabutan izin pertambangan serta usulan menjadikan Beutong Ateuh Banggalang sebagai kawasan kampung adat. []
Reporter: Sammy
