NUKILAN.ID | JAKARTA – Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (Asprindo) mengusulkan penerapan skema hybrid dalam pengembangan Blok Andaman sebagai solusi yang dinilai mampu menyeimbangkan kepentingan investasi dengan manfaat ekonomi bagi daerah. Usulan tersebut mencuat di tengah pembahasan rencana pengembangan (Plan of Development/POD) South Andaman yang saat ini masih menunggu keputusan pemerintah.
Ketua Umum Asprindo Jose Rizal menjelaskan bahwa saat ini terdapat dua opsi utama dalam pengembangan proyek gas tersebut. Opsi pertama adalah seluruh gas diproses di laut menggunakan fasilitas Floating Production Storage Offloading (FPSO) sebagaimana yang diusulkan operator. Opsi kedua adalah seluruh gas diproses di darat melalui Onshore Processing Facility (OPF), sebagaimana yang didorong oleh Pemerintah Aceh.
Menurut Jose, kedua opsi tersebut memiliki konsekuensi yang berbeda, baik dari sisi investasi maupun manfaat ekonomi yang dapat diterima daerah.
Pada skema FPSO, seluruh proses pengolahan gas dilakukan di laut sehingga dianggap lebih efisien dari sisi investasi dan dapat mempercepat pengambilan keputusan investasi atau Final Investment Decision (FID). Namun, dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat daerah dinilai tidak terlalu besar.
Sementara itu, skema OPF membutuhkan pembangunan infrastruktur tambahan di darat yang membuat kebutuhan investasinya lebih besar. Meski demikian, model tersebut diyakini mampu menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan mendukung kebutuhan energi untuk pengembangan industri di Aceh.
Melihat kelebihan dan kekurangan dari masing-masing opsi, Jose menilai skema hybrid dapat menjadi jalan tengah yang mengakomodasi kepentingan seluruh pihak.
“Investor dipermudah, pemerintah pusat tidak dirugikan, dan masyarakat Aceh juga tetap mendapatkan benefit jangka panjang,” kata Jose dalam keterangan tertulis, Ahad (14/6/2026).
Dalam skema yang diusulkan Asprindo, sekitar 60 persen gas diproses melalui fasilitas FPSO untuk menjaga keekonomian proyek sekaligus memberikan kepastian bagi investor. Sedangkan 40 persen sisanya dialirkan ke fasilitas pengolahan gas di darat yang dibangun di Aceh.
“Jangan semua di laut. Jangan semua di darat. Bagi dua, 60 persen gas diproses di FPSO, biar investor Mubadala yakin dan FID 2026 jalan. Selebihnya, 40 persen gas dipipa ke OPF mini di Lhokseumawe. Cukup buat menyalakan PLTU PLN Aceh dan menghidupkan Pupuk Iskandar Muda. Ini sekaligus bisa membuka 3.000-5.000 lapangan kerja tetap untuk anak Aceh,” paparnya.
Jose menegaskan bahwa pendekatan hybrid dapat menjaga keseimbangan antara kepentingan negara, investor, dan masyarakat lokal. Menurutnya, pemerintah pusat tetap memperoleh penerimaan negara, investor mendapatkan kepastian investasi, sementara masyarakat Aceh memperoleh manfaat berupa lapangan kerja dan akses energi untuk pengembangan industri.
“Pusat tetap dapat penerimaan negara. Investor dapat kepastian. Rakyat Aceh dapat kerja dan gas murah untuk bangun industri sendiri,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar pembahasan pengembangan Blok Andaman tidak berlangsung terlalu lama karena berpotensi menghambat realisasi investasi yang diperkirakan mencapai 7 miliar dolar AS.
Selain itu, Jose mendorong Pemerintah Aceh untuk mengajukan opsi hybrid kepada pemerintah pusat sebagai alternatif penyelesaian perbedaan pandangan terkait pengembangan proyek gas tersebut.
“Aceh setuju POD, asal skemanya hybrid dan gas untuk rakyat Aceh diprioritaskan,” imbuhnya.
Menurut Jose, pengembangan Blok Andaman tidak hanya perlu mempertimbangkan aspek investasi semata, tetapi juga harus memperhatikan dampak ekonomi jangka panjang yang dapat dirasakan masyarakat di daerah penghasil, sehingga keberadaan proyek tersebut benar-benar memberikan manfaat berkelanjutan bagi Aceh. (xrq)
Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News
