NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Aceh menggelar Rapat Koordinasi Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Gampong se-Aceh sebagai langkah memperkuat tertib administrasi pemerintahan gampong sekaligus mendorong kepastian hukum wilayah administrasi di tingkat desa.
Kegiatan yang berlangsung di Aula DPMG Aceh pada Rabu (13/5/2026) itu dihadiri perwakilan pemerintah kabupaten/kota, para camat, tenaga pendamping, serta unsur terkait yang membidangi tata pemerintahan dan administrasi kewilayahan gampong.
Kepala DPMG Aceh, Dr. H. Iskandar, AP, S.Sos., M.Si mengatakan, penetapan dan penegasan batas wilayah gampong menjadi langkah strategis dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berkelanjutan. Menurutnya, kejelasan batas wilayah juga penting untuk meminimalisir potensi sengketa antarwilayah serta mendukung perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
“Penegasan batas gampong bukan hanya persoalan administrasi, tetapi juga menyangkut kepastian hukum, pelayanan publik, perencanaan pembangunan, hingga pengelolaan potensi dan aset gampong,” ujarnya.
Dalam rapat koordinasi tersebut, DPMG Aceh turut menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan aparatur gampong dalam proses penyusunan, verifikasi, hingga penetapan batas wilayah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain membahas teknis tata cara penetapan batas wilayah, kegiatan itu juga mengulas pemetaan partisipatif, penggunaan data spasial, penyelesaian potensi konflik batas, serta percepatan penyusunan regulasi pendukung di tingkat daerah.
Melalui rapat koordinasi tersebut, diharapkan seluruh pihak dapat menyatukan persepsi, membangun komitmen bersama, serta mengidentifikasi berbagai kendala dan hambatan yang selama ini menjadi faktor penghambat dalam proses penyelesaian batas wilayah gampong di Aceh.
Kegiatan ditutup dengan sesi diskusi dan penyampaian masukan dari peserta terkait berbagai tantangan di lapangan, mulai dari persoalan historis batas wilayah, keterbatasan data pendukung, hingga perlunya penguatan koordinasi lintas sektor.
Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News
