NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Prof. Dr. Dante Saksono Harbuwono Sp.PD-KEMD., Ph.D., melakukan kunjungan kerja ke Aceh pada Jumat (22/5/2026) untuk meninjau pelayanan kesehatan dasar sekaligus mendorong peningkatan cakupan imunisasi di provinsi tersebut.
Dalam kunjungan tersebut, Wamenkes didampingi Ketua TP PKK Aceh Marlina Muzakir, Wali Kota Banda Aceh Illiza Saaduddin Djamal, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Aceh Ferdiyus, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.
Agenda kunjungan diawali di Posyandu Desa Panteriek, Kecamatan Lueng Bata, Banda Aceh. Di lokasi itu, Dante berdialog langsung dengan masyarakat serta meninjau berbagai layanan kesehatan yang diberikan kepada anak-anak, balita, remaja, hingga lansia.
Menurut Dante, konsep posyandu saat ini telah berkembang menjadi Pos Kesehatan Keluarga yang memberikan pelayanan kesehatan kepada seluruh kelompok usia, tidak lagi hanya berfokus pada balita. Ia menilai pelayanan yang dijalankan di Posyandu Panteriek dapat menjadi contoh bagi daerah lain.
“Posyandu yang dulu hanya melayani anak-anak, sekarang bisa digunakan untuk melayani remaja, dewasa hingga lansia. Tadi saya lihat antusias masyarakat luar biasa,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi layanan kesehatan yang tersedia bagi pasien pascastroke. Menurutnya, keberadaan tenaga kesehatan seperti dokter dan bidan memungkinkan pasien tetap memperoleh pengobatan melalui layanan posyandu.
Setelah meninjau Posyandu Panteriek, Wamenkes melanjutkan kunjungan ke UPTD Puskesmas Lueng Bata, Banda Aceh. Di sana, ia turut memberikan vaksin imunisasi polio tetes kepada balita dan meninjau fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia.
Dante menjelaskan bahwa Puskesmas Lueng Bata telah menerapkan Integrasi Layanan Primer (ILP), yakni sistem pelayanan kesehatan yang terintegrasi berdasarkan siklus hidup masyarakat, mulai dari kesehatan ibu dan anak, remaja, dewasa, hingga lansia.
Dalam kesempatan tersebut, Wamenkes menyoroti masih rendahnya cakupan imunisasi di Aceh. Secara nasional, cakupan imunisasi pada tahun lalu mencapai 80,2 persen, meski masih berada di bawah target pemerintah sebesar 90 persen. Namun, di Aceh, angka cakupan imunisasi tercatat jauh lebih rendah, yakni sekitar 33 persen.
Menurut Dante, rendahnya cakupan imunisasi di Aceh dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Di antaranya masih adanya kesalahpahaman di masyarakat mengenai imunisasi serta keputusan pemberian imunisasi yang kerap bergantung pada persetujuan kepala keluarga.
“Nanti akan kita buat modifikasi, misalnya imunisasi dilakukan pada hari Sabtu atau hari libur sehingga bapak bisa ikut mengambil keputusan,” katanya.
Ia juga mengajak media massa untuk berperan aktif dalam menyebarkan informasi yang benar dan konstruktif mengenai pentingnya imunisasi sebagai upaya pencegahan berbagai penyakit menular.
Dante mengungkapkan bahwa rendahnya cakupan imunisasi turut berdampak pada meningkatnya kasus campak di Aceh. Hingga saat ini, tercatat sebanyak 263 kasus campak di berbagai wilayah Aceh, termasuk 24 kasus yang ditemukan di Kota Banda Aceh.
Selain itu, Wamenkes menegaskan bahwa persoalan halal dan haram terkait imunisasi tidak perlu lagi diperdebatkan. Ia menyebut Majelis Permusyawaratan Ulama telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa imunisasi hukumnya mubah atau diperbolehkan.
“Mudah-mudahan dengan informasi yang benar, anggapan masyarakat mengenai imunisasi bisa diperbaiki dan cakupan imunisasi di Aceh dapat meningkat,” ujarnya.
Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News
