Nukilan.id – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), drh. Nuraini Maida menilai, pemerintah Aceh mengabaikan hak-hak perempuan dan anak. Hal itu dikarenakan, Gubernur Aceh, Nova Iriansyah tidak peka terhadap kasus-kasus kekerasan seksual yang sering terjadi di Aceh.
“Banyak kejadian-kejadian kekerasan seksual terhadap anak dan prempuan. Itu sering diabaikan, kurangnya kepekaan eksekutif terhadap hak perempuan dan anak,” kata Nuraini saat ditemui Nukilan.id di kantor DPRA, Rabu (2/5/2021).
Bukan itu saja, Nuraini juga menilai, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh, selama ini tidak peka terhadap kekerasan seksual. Seharusnya, kata dia, DP3A bersinergi dalam bekerja untuk memenuhi hak perempuan dan anak.
“Perangkat-perangkat ini tidak peka terhadap kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Aceh. Seharusnya dinas P3A harus saling bersinergi,” ujarnya.
Selain itu, Nuraini juga mengatakan, sebenarnya DP3A bisa bekerjasama dengan Dinas Sosial, Badan Dayah dan Dinas Tenaga Kerja, untuk membina korban kekerasan seksual.
“Tapi sampai saat ini, belum ada yang memikirkan hal itu, coba di bangun satu rumah untuk korban kekerasan seksual tersebut. lalu dibina oleh Dinas Sosial dan diberikan ilmu oleh Badan Dayah, lalu yang kerja bisa berkerja. Sehingga korban ini tidak akan merasa terauma,” tambahnya.
Oleh karena itu, Nuraini berharap, semoga terketuk pintu hati pemerintah Aceh agar terus berbuat kebaikan, khususnya untuk perempuan dan anak.
“Karena ini adalah harapan kita semua,” pungkasnya.
Diketahui bahwa, informasi yang diperoleh Nukilan.id dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh yang dihubungi menyebutkan, pemerintah Aceh melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) telah memplot anggaran sebesar Rp.18.914.274.700, termasuk untuk belanja pegawai.
“Anggaran itu diluar anggaran dari program APBN, untuk jelasnya tanyakan ke Dinas terkait,” kata Setiawati, dari P2KSDM Bappeda Aceh, Senin (31/5/2021).[Iwan]
