NUKILAN.ID | TAPAKTUAN — Himpunan Mahasiswa Aceh Selatan (HAMAS) menyatakan dukungan terhadap kebijakan Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, yang menegaskan agar seluruh rumah sakit dan puskesmas di daerah itu mengutamakan pelayanan kesehatan masyarakat tanpa membedakan status desil maupun persoalan administrasi kepesertaan jaminan kesehatan.
Langkah tersebut mendapat respons positif dari kalangan mahasiswa karena dinilai mencerminkan kepemimpinan yang berpihak kepada masyarakat, khususnya kelompok kurang mampu, serta menempatkan nilai kemanusiaan di atas prosedur administratif.
Kebijakan itu juga muncul setelah sebelumnya Bupati Mirwan menegaskan seluruh fasilitas kesehatan di Aceh Selatan wajib mendahulukan penanganan pasien sebelum mengurus administrasi.
Wakil Ketua Umum HAMAS, T. Ridwansyah, menilai pernyataan kepala daerah tersebut menjadi bukti bahwa pemerintah hadir untuk menjamin hak dasar masyarakat tetap terpenuhi tanpa diskriminasi.
“Kami sangat mengapresiasi ketegasan Bapak Bupati Aceh Selatan yang menempatkan keselamatan dan kesehatan masyarakat di atas segala persoalan administratif. Pernyataan beliau menunjukkan keberpihakan nyata kepada rakyat kecil, terutama masyarakat yang selama ini kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan akibat persoalan desil maupun administrasi jaminan kesehatan,” ujar T. Ridwansyah, Sabtu (9/5/2026).
Menurut HAMAS, keputusan untuk mendahulukan pelayanan medis sebelum proses administrasi merupakan langkah tepat dan humanis, mengingat layanan kesehatan merupakan hak dasar yang wajib dipenuhi pemerintah kepada masyarakat.
Ia juga menilai kebijakan tersebut mencerminkan keberanian seorang kepala daerah dalam merespons persoalan nyata yang dihadapi masyarakat di lapangan.
“Di tengah kondisi masyarakat yang membutuhkan pelayanan cepat, pernyataan Bupati Mirwan MS memberikan harapan besar bagi rakyat Aceh Selatan. Jangan sampai masyarakat datang dalam kondisi sakit, tetapi justru dipersulit oleh persoalan administrasi. Prinsip kemanusiaan harus menjadi prioritas utama,” tegasnya.
HAMAS turut meminta seluruh rumah sakit, puskesmas, tenaga kesehatan, hingga petugas pelayanan di Aceh Selatan agar menjalankan instruksi bupati secara maksimal, terutama dalam menangani pasien darurat dan masyarakat kurang mampu.
Selain itu, organisasi mahasiswa tersebut berharap Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan terus memastikan masyarakat yang masih terkendala persoalan data desil tetap memperoleh akses layanan kesehatan secara layak.
“Pernyataan Bupati Aceh Selatan ini patut diapresiasi karena menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap hak dasar rakyat. Kami berharap seluruh jajaran pelayanan kesehatan benar-benar menjalankan arahan tersebut demi terciptanya pelayanan kesehatan yang adil, manusiawi, dan berpihak kepada masyarakat,” tutup T. Ridwansyah.
Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News
