NUKILAN.ID | JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan reshuffle kabinet dengan melantik enam pejabat baru pada Senin (27/4/2026) di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta. Pelantikan tersebut dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Enam pejabat yang dilantik adalah Jumhur Hidayat, Hanif Faisol Nurofiq, Dudung Abdurachman, Hasan Nasbi, Abdul Kadir Karding, dan Muhammad Qodari.
Menanggapi reshuffle tersebut, Felia Primaresti, Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research, menyampaikan bahwa reshuffle pada dasarnya merupakan kewenangan presiden dalam menyusun tim pemerintahan. Pergantian pejabat dapat dipahami sebagai langkah cepat untuk merespons kinerja menteri yang dinilai belum optimal maupun kebutuhan penyesuaian arah kebijakan.
Namun demikian, menurut Felia, reshuffle yang dilakukan berulang kali dalam waktu relatif singkat justru dapat dibaca sebagai indikasi belum kokohnya sistem evaluasi internal kabinet.
“Jika pergantian pejabat terlalu sering terjadi, publik dapat menilai bahwa proses seleksi, penempatan, dan evaluasi menteri belum berjalan secara sistematis. Ini menimbulkan kesan trial and error, bukan hasil dari perencanaan yang matang dan berbasis meritokrasi,” ujar Felia dari keterang tertulis yang diterima Nukilan.id pada Selasa (28/4/2026).
Ia menambahkan bahwa kabinet idealnya dibangun melalui pertimbangan kapasitas, rekam jejak, kompetensi sektor, serta kemampuan koordinasi antarkementerian. Karena itu, reshuffle berulang berisiko menunjukkan bahwa problem pemerintahan bukan semata pada individu pejabat, tetapi juga pada desain kelembagaan dan mekanisme pengambilan keputusan di level eksekutif.
Selain itu, Felia menyoroti fenomena rotasi figur yang sama pada posisi berbeda. Menurutnya, jika pejabat yang digeser hanya berpindah jabatan tanpa evaluasi terbuka terhadap capaian maupun kegagalan sebelumnya, maka reshuffle berpotensi dipersepsikan hanya sebagai redistribusi kekuasaan.
“Ketika nama-nama yang sama terus berputar di lingkar kekuasaan, publik akan mempertanyakan apakah reshuffle benar-benar ditujukan untuk memperbaiki kinerja pemerintahan atau sekadar penataan ulang posisi politik,” lanjutnya.
Felia juga menilai bahwa dalam praktik politik, reshuffle sering kali memiliki dimensi lain di luar administrasi pemerintahan. Pergantian menteri dapat menjadi instrumen presiden untuk memperkuat kontrol terhadap kabinet, menjaga loyalitas elite, sekaligus mengonsolidasikan dukungan koalisi.
Meski demikian, ia menekankan bahwa dimensi politik tersebut tidak boleh mengesampingkan kepentingan publik. Kementerian dan lembaga negara mengelola anggaran besar, pelayanan publik, serta kebijakan strategis yang berdampak langsung pada masyarakat.
Karena itu, menurut Felia, setiap reshuffle seharusnya disertai penjelasan yang memadai kepada publik. Walaupun pengangkatan dan pemberhentian menteri merupakan hak prerogatif presiden, prinsip demokrasi modern tetap menuntut akuntabilitas dan transparansi.
“Publik tidak harus mengetahui seluruh detail pertimbangan politik di balik reshuffle. Namun minimal, pemerintah perlu menjelaskan arah kebijakan, target perbaikan, serta alasan umum mengapa perubahan dilakukan,” tegasnya.
Tanpa narasi yang jelas, lanjut Felia, reshuffle berisiko dipandang sekadar simbol perubahan tanpa substansi. Hal ini dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap keseriusan pemerintah dalam membangun kabinet yang profesional dan efektif.
Sebagai penutup, The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research mendorong agar setiap perubahan komposisi kabinet dijadikan momentum memperkuat tata kelola pemerintahan, bukan hanya penyesuaian politik jangka pendek. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap penunjukan pejabat dilakukan berdasarkan kompetensi, integritas, dan komitmen terhadap pelayanan publik, sehingga reshuffle benar-benar menghasilkan pemerintahan yang lebih responsif, efektif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News
