NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, secara resmi membuka Rapat Koordinasi Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) se-Aceh Tahun 2026 yang digelar pada Selasa (14/4/2026). Kegiatan ini dihadiri para Ketua MPU kabupaten/kota se-Aceh, anggota MPU, serta sejumlah pemangku kepentingan terkait.
Amatan Nukilan.id, Wagub dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada MPU Aceh atas terselenggaranya forum tersebut. Ia menilai rakor ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan ruang strategis untuk memperkuat sinergi dan merumuskan arah kebijakan keumatan yang lebih terarah dan berdampak.
Menurutnya, MPU memiliki posisi penting dalam sistem pemerintahan Aceh, tidak hanya sebagai lembaga pemberi pertimbangan, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai syariat Islam dan penuntun moral masyarakat.
“Di tengah perubahan zaman yang begitu cepat, masyarakat tidak hanya membutuhkan regulasi, tetapi juga keteladanan dan bimbingan. Di sinilah peran ulama menjadi sangat krusial sebagai penyejuk dan pemersatu,” ujar Fadhlullah.
Ia menilai tema rakor, “Peran Strategis Lembaga MPU sebagai Wujud Implementatif Kekhususan Aceh”, relevan dengan kondisi saat ini. Kekhususan Aceh, kata dia, bukan sekadar status administratif, melainkan amanah yang harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.
Fadhlullah berharap forum ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat konsolidasi kelembagaan MPU, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, sehingga setiap kebijakan dan rekomendasi yang dihasilkan benar-benar selaras dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Selain itu, ia juga menyoroti tantangan derasnya arus informasi yang tidak selalu benar. Dalam situasi tersebut, ulama diharapkan dapat berperan aktif menjaga kejernihan informasi di tengah masyarakat.
Terkait isu yang berkembang, Fadhlullah menegaskan bahwa program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) tetap berjalan dan tidak dihentikan. Pemerintah hanya melakukan penyesuaian agar program tersebut lebih tepat sasaran, berdasarkan data sosial ekonomi yang lebih akurat.
“Langkah ini penting untuk menjaga keberlanjutan program di tengah keterbatasan fiskal daerah, sehingga pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan rentan tetap terjamin,” jelasnya.
Ia juga mengharapkan dukungan para ulama untuk menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap kebijakan pemerintah.
Menurutnya, sinergi antara ulama dan umara menjadi kunci dalam memastikan setiap kebijakan dapat dipahami dan diterima dengan baik oleh masyarakat. Pemerintah Aceh pun memandang MPU sebagai mitra strategis dalam mewujudkan pembangunan yang berlandaskan nilai-nilai syariat Islam.
Mengakhiri sambutannya, Fadhlullah berharap rakor tersebut mampu melahirkan gagasan dan langkah konkret dalam menjawab berbagai tantangan keumatan ke depan.
“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Rapat Koordinasi Majelis Permusyawaratan Ulama se-Aceh Tahun 2026 secara resmi saya nyatakan dibuka,” pungkasnya. (XRQ)
Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News
