NUKILAN.id | Banda Aceh – Pengamat Politik dan Keamanan Aceh, Aryos Nivada, menilai aspek mitigasi bencana di Aceh maupun secara nasional masih belum menjadi prioritas utama pemerintah, meskipun daerah-daerah tersebut memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi.
Menurut Aryos, kegagalan dalam merancang mitigasi bencana menjadi persoalan besar yang tidak hanya terjadi di Aceh, tetapi juga di berbagai wilayah di Indonesia. Ia menyebut, pola bencana yang berulang seharusnya menjadi dasar bagi pemerintah untuk memperkuat langkah antisipatif.
“Ini bukan hanya di Aceh, tapi problem besar secara nasional. Kita gagal dalam merancang mitigasi, padahal bencana itu sifatnya rutin terjadi. Namun, mirisnya, respon pemerintah belum menjadikan mitigasi sebagai skala prioritas,” kata Aryos kepada Nukilan, Kamis 16 April 2026.
Ia menekankan pentingnya adanya kemauan politik (political will) yang kuat dari pemerintah, baik di tingkat eksekutif maupun legislatif, khususnya di daerah rawan bencana. Komitmen tersebut, lanjutnya, harus diwujudkan dalam bentuk alokasi anggaran yang memadai untuk upaya mitigasi.
“Harus ada komitmen bersama secara kolektif untuk duduk serius membahas mitigasi, termasuk mengalokasikan anggaran yang besar,” ujarnya.
Kendati demikian, Aryos tetap mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan pemerintah dalam penanganan pascabencana. Upaya tersebut antara lain pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap), serta penyaluran bantuan jatah hidup (jadup) dan dukungan ekonomi bagi masyarakat terdampak.
“Pemerintah tidak berdiam diri. Ada upaya nyata yang dilakukan. Tinggal bagaimana masyarakat menilai, apakah sudah memenuhi harapan atau belum,” ujarnya.
Ia menambahkan, keberhasilan penanganan bencana tidak hanya diukur dari respons cepat, tetapi juga dari kepuasan dan pemulihan jangka panjang yang dirasakan oleh korban.
“Upaya pemerintah dalam tanda kutip tidak berdiam diri tapi ada upaya dilihat secara nyata tinggal bagaimana tafsir dan penilaian masyarakat saja melihat apakah sudah atau tidak dilakukan oleh pemerintah terhadap penanganan dan penanggulangan bencana, pascabencana itu,” tambahnya.
Sejalan dengan itu, Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah atau Dek Fadh, menilai dukungan anggaran menjadi faktor penting dalam percepatan pemulihan pascabencana. Ia mengusulkan perpanjangan Dana Otonomi Khusus (Otsus) dengan pengembalian skema menjadi 2 persen guna menopang pembangunan dan pemulihan ekonomi daerah.
“Kami mengusulkan agar dana otsus diperpanjang dan dikembalikan menjadi 2 persen. Ini penting untuk keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Aceh,” ujar Dek Fadh saat konferensi pers di Ayana Hotel, Banda Aceh, Kamis 16 April 2026.
Ia menyebut Aceh telah mengalami berbagai bencana besar, termasuk bencana hidrometeorologi pada akhir 2025 yang berdampak luas di 18 kabupaten/kota.
“Kalau kita lihat sejarah, Aceh pernah mengalami bencana kemanusiaan akibat konflik selama puluhan tahun hingga perdamaian 15 Agustus 2005. Lalu tsunami 2004 yang mengguncang dunia, dan terbaru bencana hidrometeorologi,” katanya.
Reporter: Rezi
