NUKILAN.id | Banda Aceh — Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah atau akrab disapa Dek Fadh memaparkan perjalanan panjang Provinsi Ujung Barat Sumatera tersebut dalam menghadapi berbagai bencana besar, sekaligus menegaskan komitmen percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi yang terjadi pada akhir tahun 2025.
Dalam keterangannya kepada media, Dek Fadh menyebut Aceh telah mengalami tiga bencana besar yang berdampak luas, yakni konflik berkepanjangan hingga 2005, bencana tsunami 26 Desember 2004, serta bencana hidrometeorologi berupa banjir dan longsor yang terjadi pada akhir akhir tahun 2025 lalu.
“Kalau kita lihat sejarah, Aceh pernah mengalami bencana kemanusiaan akibat konflik selama puluhan tahun hingga perdamaian 15 Agustus 2005. Lalu tsunami 2004 yang mengguncang dunia, dan terbaru bencana hidrometeorologi,” kata Dek Fadh saat konferensi pers pemulihan pasca bencana di Ayani Hotel, Banda Aceh, Kamis (16/4/2025).
Ia menjelaskan, bencana hidrometeorologi terakhir berdampak signifikan terhadap sebagian besar wilayah di Aceh. Dari 23 kabupaten/kota, sebanyak 18 daerah dilaporkan terdampak dengan total sekitar 243 ribu rumah mengalami kerusakan, baik ringan, sedang, maupun berat.
Selain itu, bencana juga memengaruhi 79 aliran sungai serta puluhan muara sungai yang memperparah kondisi banjir di sejumlah wilayah.
Meski demikian, pemerintah mengklaim proses penanganan terus berjalan. Sebagian besar masyarakat terdampak disebut telah kembali ke rumah masing-masing, meskipun masih ada sejumlah kecil warga yang membutuhkan penanganan lanjutan.
“Alhamdulillah, masyarakat kita sudah mulai kembali. Tinggal sedikit yang masih dalam penanganan,” katanya.
Dalam upaya pemulihan, pemerintah menyiapkan bantuan stimulan bagi korban sesuai tingkat kerusakan rumah. Untuk rumah rusak ringan diberikan bantuan Rp15 juta, rusak sedang Rp30 juta, dan rusak berat atau hilang mendapatkan bantuan hingga Rp60 juta, baik untuk pembangunan baru maupun pembangunan mandiri
Selain itu, bantuan kebutuhan dasar juga disalurkan langsung kepada masyarakat terdampak sebesar Rp15 ribu per jiwa per hari dalam satu keluarga, yang ditransfer tanpa melalui pemerintah daerah.
Pemerintah berharap seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat mendorong perbaikan ekonomi masyarakat Aceh, yang diakui sempat melambat akibat bencana, bahkan berdampak pada peningkatan angka kemiskinan.
“Kita ingin setiap proses rekonstruksi ini memberi efek ekonomi. Belanja harus dilakukan di Aceh agar perputaran ekonomi meningkat,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Dek Fadh juga mengapresiasi peran media yang dinilai aktif menyampaikan informasi positif selama masa tanggap darurat bencana.
“Dengan adanya pemberitaan media, kami bisa mengetahui kondisi di lapangan dan masyarakat juga lebih tenang. Ini bentuk kolaborasi yang baik,” tambahnya.
Di sisi lain, Pemerintah Aceh juga tengah mengusulkan perpanjangan Dana Otonomi Khusus (Otsus) kepada pemerintah pusat. Saat ini, dana otsus Aceh telah memasuki periode akhir dengan skema 1 persen, setelah sebelumnya 2 persen selama 15 tahun pertama.
Pemerintah berharap dana tersebut dapat diperpanjang dan dikembalikan ke skema 2 persen guna mendukung percepatan pembangunan dan pemulihan ekonomi Aceh ke depan.
“Kami mengusulkan agar dana otsus diperpanjang dan dikembalikan menjadi 2 persen. Ini penting untuk keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Aceh,” tutup Dek Fadh.
Reporter: Rezi
