NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Tahun 2026 di Gedung DPRA, Senin (6/4). Agenda rapat tersebut membahas penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Aceh Tahun Anggaran 2025 sekaligus penetapan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) LKPJ.
Dalam keterangannya, Mualem menjelaskan bahwa LKPJ merupakan bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Aceh atas pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan sepanjang tahun 2025. Dokumen tersebut juga menjadi bahan evaluasi bersama antara pihak eksekutif dan legislatif guna meningkatkan kualitas pembangunan daerah ke depan.
Ia menegaskan, capaian pembangunan Aceh selama 2025 tidak terlepas dari kerja kolektif berbagai pihak, mulai dari DPR Aceh, Forkopimda, hingga partisipasi masyarakat. Menurutnya, pembangunan merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan sinergi dan pengawasan bersama.
Dari aspek keuangan daerah, Pemerintah Aceh mencatat realisasi pendapatan mencapai lebih dari Rp10,69 triliun atau sekitar 100,07 persen dari target. Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai lebih dari Rp10,61 triliun atau sekitar 95,07 persen.
Mualem juga memaparkan sejumlah indikator makro pembangunan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Aceh meningkat dari 75,36 pada 2024 menjadi 76,23 pada 2025. Persentase penduduk miskin menurun dari 14,23 persen menjadi 12,23 persen, meskipun berpotensi meningkat kembali akibat dampak bencana. Selain itu, tingkat pengangguran terbuka juga turun dari 5,75 persen menjadi 5,64 persen.
Berbagai program strategis turut dijalankan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat, di antaranya pembangunan rumah layak huni, peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan, pemberian beasiswa kepada puluhan ribu siswa, hingga pembiayaan jaminan kesehatan bagi lebih dari 1,7 juta jiwa masyarakat Aceh. Di sektor ekonomi, realisasi investasi tercatat lebih dari Rp9 triliun, disertai peningkatan aktivitas ekspor yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Mualem menegaskan bahwa seluruh program pembangunan difokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan pelayanan publik, pemberdayaan, serta peningkatan daya saing daerah secara berkelanjutan.
“Seluruh pelaksanaan program dan kegiatan telah diselaraskan dengan kapasitas fiskal daerah dan prinsip pengelolaan anggaran yang efektif serta akuntabel, guna memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Aceh,” ujar Mualem.
Ia juga mendorong seluruh pihak, khususnya DPR Aceh, untuk terus memperkuat sinergi melalui kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas demi mewujudkan Aceh yang lebih maju, Islami, dan berkelanjutan.
Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News
