NUKILAN.ID | FEATURE — Di banyak panggung politik, kekuasaan kerap bergerak seperti air mencari celah. Setiap perubahan kepemimpinan, sekecil apa pun, sering dimaknai sebagai peluang untuk menguatkan posisi, membangun pengaruh, bahkan menggeser keseimbangan yang sudah ada. Namun, cerita berbeda justru hadir dari Kabupaten Aceh Selatan.
Saat Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, harus menjalani masa penonaktifan selama tiga bulan akibat sanksi dari Kementerian Dalam Negeri, ruang politik terbuka lebar. Situasi semacam ini lazimnya memantik dinamika, bahkan manuver diam-diam dari para aktor kekuasaan.
Akan tetapi, alih-alih memanfaatkan momentum, Wakil Bupati Aceh Selatan, Baital Mukadis, memilih jalan yang tidak biasa: tetap diam, bekerja, dan menjaga garis komitmen politiknya.
Keputusan itu bukan tanpa konsekuensi. Dalam lanskap politik yang sering kali diwarnai kalkulasi pragmatis, sikap menahan diri bisa dianggap sebagai kehilangan peluang. Namun bagi Baital, pilihan itu justru menjadi cara menjaga kepercayaan publik yang telah diberikan sejak awal.
Selama masa penonaktifan tersebut, Baital Mukadis dipercaya sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Aceh Selatan. Tanggung jawab ini bukan sekadar administratif, tetapi juga politis. Ia berada di posisi di mana keputusan sekecil apa pun bisa dianggap sebagai sinyal arah kekuasaan.
Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Tidak ada perubahan arah kebijakan, tidak ada reposisi kekuatan, dan tidak terlihat upaya membangun basis baru. Baital tetap menjalankan pemerintahan sebagaimana yang telah dirancang bersama Mirwan sebelumnya.
Berkali-kali isu miring menimpa Baital, namun ia tetap menunjukkan kesetiaannya pada Mirwan. Salah satunya terlihat pada Selasa, 27 Januari 2026. Usai menerima Universal Health Coverage (UHC) Awards 2026 kategori Utama di Jakarta, Baital melangsungkan pertemuan dengan Mirwan. Pertemuan ini menjadi sorotan publik karena dinilai mencerminkan kekompakan dan kesinambungan kepemimpinan di tengah dinamika politik daerah.
Foto pertemuan Mirwan MS dan Baital Mukadis pun cepat beredar di ruang publik dan media sosial. Dalam foto itu terlihat keduanya tersenyum dan salam komando, simbol sinergi serta hubungan kerja yang solid. Momen ini dianggap sebagai lambang kesetiaan, perjuangan, dan kebersamaan yang telah terjalin sejak awal kepemimpinan mereka di Aceh Selatan.
Kunjungan Baital kepada Mirwan kala itu juga menjadi bentuk penegasan bahwa roda pemerintahan daerah tetap berada dalam satu garis visi dan misi, khususnya terkait pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Fenomena ini menarik perhatian kalangan akademisi. Mukhrijal, akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala, melihat stabilitas sebagai sesuatu yang tidak biasa dalam konteks tersebut.
“Nah, selama 3 bulan Plt ini menjalankan roda pemerintahan, saya melihat tidak ada sesuatu yang kemudian menjadi geolak besar dalam dinamika politik di Aceh Selatan, enggak ada,” ujarnya kata Mukhrijal saat diwawancarai Nukilan.id, Sabtu (7/3/2026) lalu.
Pernyataan itu bukan sekadar pengamatan normatif. Dalam banyak kasus di daerah lain, kekosongan kepemimpinan sementara sering kali diikuti dengan tarik-menarik kepentingan, baik di internal birokrasi maupun antar elite politik. Namun di Aceh Selatan, ruang itu justru tidak dimanfaatkan.
Nukilan.id kemudian menelusuri lebih jauh sikap tersebut. Pada Rabu (11/3/2026), Baital Mukadis dihubungi untuk menjelaskan bagaimana dirinya menjaga stabilitas selama menjabat sebagai Plt Bupati.
Jawabannya sederhana, namun sarat makna.
“Saya melaksanakan tugas apa yang diamanatkan peraturan dan perundang-undangan. Kita terus membangun sinergitas dengan Forkopimda dan seluruh SKPK, sama sekali tidak ada kendala,” kata Baital.
Bagi sebagian orang, jawaban itu mungkin terdengar normatif. Tetapi dalam praktik pemerintahan, menjaga ritme kerja tanpa gangguan politik justru membutuhkan konsistensi yang tidak mudah. Baital memilih fokus pada koordinasi, memastikan roda pemerintahan tetap berjalan, tanpa menciptakan kegaduhan baru.
Ia menambahkan, stabilitas itu tidak dibangun sendirian. Ada peran kolektif dari berbagai unsur pemerintahan dan masyarakat yang turut menjaga situasi tetap kondusif.
“Saya bersama Forkopimda, SKPK dan masyarakat fokus pada pelaksanaan tugas sampai batas waktu yang ditentukan. Tidak pernah terbesit apa pun, kita lalui dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab,” ujarnya.
Di balik sikap tersebut, ada alasan yang lebih personal sekaligus politis. Ketika ditanya mengapa ia tetap menjaga loyalitas terhadap Mirwan, Baital tidak menjawab dengan teori politik, melainkan dengan cerita perjalanan.
“Kami sudah berjuang penuh suka dan duka di perhelatan Pilkada 2024 lalu sebagai pasangan satu paket. Saya berkomitmen menjaga kesetiaan dan tidak terbesit untuk mengkhianati. Saya harus membuktikan kesetiaan itu tidak pernah pudar terhadap Bapak Mirwan,” ungkapnya.
Kalimat itu mengandung dimensi yang jarang muncul dalam diskursus politik modern: kesetiaan. Di tengah anggapan bahwa politik identik dengan transaksi dan kepentingan jangka pendek, Baital justru menampilkan sisi lain yang lebih personal dan emosional.
Di luar momentum tiga bulan tersebut, perjalanan Baital Mukadis sebenarnya tidak lahir secara tiba-tiba. Ia merupakan figur yang ditempa oleh proses panjang di dunia politik lokal.
Dilansir Nukilan.id dari berbagai sumber, Baital Mukadis adalah sosok politisi asal Malaka, Kluet Tengah, Aceh Selatan, yang lahir pada 9 September 1970. Namanya kini dikenal luas sebagai Wakil Bupati Aceh Selatan mewakili Partai Demokrat.
Perjalanan pendidikannya turut memberi warna dalam kiprahnya. Ia melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Pelita Bangsa dan berhasil meraih gelar sarjana pada tahun 2008. Meski tidak berasal dari latar belakang elite nasional, pengalaman akademik tersebut menjadi bekal dalam memahami tata kelola pemerintahan dan dinamika kebijakan publik.
Sebelum menduduki jabatan eksekutif, Baital lebih dulu mengasah kemampuan politiknya di lembaga legislatif. Ia pernah dipercaya sebagai Ketua Fraksi di DPRK Aceh Selatan. Posisi ini bukan sekadar jabatan formal, melainkan ruang strategis dalam merumuskan arah kebijakan daerah serta menjembatani aspirasi masyarakat.
Kiprahnya tidak berhenti di situ. Dalam struktur partai, Baital dikenal aktif dan memiliki peran penting. Ia menjabat sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Aceh Selatan untuk periode 2022 hingga 2027. Selain itu, ia juga pernah mengemban amanah sebagai Wakil Bendahara 1 Pekemaran Kabupaten Aceh Selatan Jaya pada periode 2015 hingga 2023.
Rangkaian pengalaman tersebut memperlihatkan bahwa sikap politik yang ia tunjukkan hari ini bukanlah keputusan sesaat. Ada proses panjang yang membentuk cara pandangnya terhadap kekuasaan, loyalitas, dan tanggung jawab publik.
Sikap setia tersebut juga mendapat respons dari kalangan masyarakat sipil. Aktivis muda Aceh Selatan, Tonicko Anggara, melihat keputusan Baital sebagai bentuk kedewasaan dalam berpolitik.
“Saya mengapresiasi sikap dan penyikapan Baital Mukadis dalam dinamika politik yang terjadi saat Bupati Aceh Selatan mendapatkan sanksi dari Kementerian Dalam Negeri. Ia berhasil menjaga stabilitas politik daerah,” kata Tonicko saat diwawancarai Nukilan.id, Rabu (11/3/2026).
Bagi Tonicko, keteguhan itu bukan hanya soal loyalitas personal, tetapi juga mencerminkan integritas dalam memegang mandat publik.
“Keteguhannya menjaga kesetiaan kepada Haji Mirwan menjadi contoh bahwa masih ada figur yang berintegritas dalam politik, di tengah anggapan bahwa politik sering kali identik dengan pragmatisme,” ujarnya.
Dalam perspektif yang lebih luas, apa yang terjadi di Aceh Selatan menawarkan narasi alternatif tentang kekuasaan. Bahwa tidak semua ruang harus diisi dengan ambisi. Tidak semua kesempatan harus dimanfaatkan untuk keuntungan politik.
Ada kalanya, kekuasaan justru diuji bukan dari seberapa jauh seseorang melangkah, tetapi dari seberapa kuat ia menahan diri.
Di tengah riuhnya praktik politik yang sering kali keras dan penuh intrik, kisah ini menghadirkan jeda. Sebuah cerita tentang kesetiaan, komitmen, dan pilihan untuk tetap berjalan di jalur yang telah disepakati bersama.
Bagi sebagian kalangan, mungkin ini hanya episode kecil dalam dinamika politik lokal. Namun bagi yang lain, ini adalah pengingat bahwa integritas masih memiliki tempat dalam politik, meski tidak selalu menjadi arus utama. (XRQ)
