NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fauzi H. Amro, mendorong percepatan pemulihan ekonomi di Aceh setelah bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah pada akhir 2025.
Upaya pemulihan tersebut difokuskan pada pemberian relaksasi kredit bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), penguatan kapasitas fiskal daerah, serta percepatan pembangunan infrastruktur yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
“Kami ingin memastikan instrumen keuangan negara benar-benar bekerja membantu masyarakat bangkit setelah bencana,” ujar Fauzi dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi XI saat bertemu pemerintah daerah di Banda Aceh, Jumat (20/2/2026).
Bencana hidrometeorologi yang terjadi di 18 kabupaten/kota di Aceh dilaporkan telah mengganggu roda perekonomian masyarakat, terutama sektor pertanian. Total lahan terdampak mencapai 89.582 hektare, sehingga memengaruhi produksi serta pendapatan warga.
Menurut Fauzi, pelaku UMKM memerlukan dukungan konkret agar dapat kembali menjalankan usaha secara normal. Salah satu langkah yang didorong yakni penerapan relaksasi pembiayaan, berupa subsidi bunga, moratorium angsuran, serta perpanjangan tenor pinjaman bagi debitur yang terdampak bencana.
Selain itu, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan restrukturisasi kredit oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga terus dilakukan. Hingga Desember 2025, nilai restrukturisasi kredit di wilayah terdampak bencana, termasuk Aceh dan beberapa provinsi lain, tercatat mencapai Rp12,58 triliun dengan jumlah lebih dari 237.000 nasabah.
Dari sisi fiskal, Komisi XI DPR RI meminta pemerintah mempercepat realisasi program rehabilitasi dan rekonstruksi melalui koordinasi yang lebih kuat dengan Kementerian Keuangan. Pendapatan negara di Aceh hingga akhir 2025 tercatat sebesar Rp6,22 triliun, namun mengalami kontraksi akibat dampak bencana serta meningkatnya restitusi pajak.
Sementara itu, Kementerian PPN/Bappenas tengah menyusun Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Aceh 2026–2028. Dokumen tersebut dirancang sebagai pedoman terpadu untuk memulihkan infrastruktur dasar dan ekonomi dengan pendekatan build back better.
Pemerintah memproyeksikan ekonomi Aceh yang sempat terkontraksi sebesar 1,61 persen dapat mulai pulih pada triwulan III 2026 melalui revitalisasi pasar, perbaikan sarana pertanian, serta dukungan pembiayaan bagi UMKM.
Fauzi juga mendorong optimalisasi pembiayaan inklusif melalui sinergi dengan Bank Syariah Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas sektor perbankan sekaligus memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat.
Melalui kolaborasi lintas lembaga tersebut, DPR RI berharap proses pemulihan ekonomi Aceh tidak hanya mengembalikan kondisi seperti sebelum bencana, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi daerah dalam menghadapi risiko bencana di masa mendatang.
