NUKILAN.ID | JAKARTA – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mengapresiasi langkah Pemerintah Aceh dalam memperkuat pembangunan berperspektif gender dan ramah anak. Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Aceh pada angka 92,64 dinilai menunjukkan bahwa kesetaraan kualitas hidup antara laki-laki dan perempuan di provinsi itu lebih baik dibandingkan rata-rata nasional.
“Aceh mencatat IPG 92,64, melampaui rata-rata nasional, artinya bahwa kesetaraan gender, jika dilihat dari aspek kualitas hidup antara laki-laki dan perempuan, di Provinsi Aceh lebih setara dibandingkan dengan nasional,” kata Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu (9/11).
Arifah menjelaskan bahwa seluruh kabupaten dan kota di Aceh telah mengikuti evaluasi Kabupaten dan Kota Layak Anak (KLA). Meskipun begitu, sejumlah daerah masih perlu mengejar pencapaian indikator yang menjadi ukuran kemajuan pelaksanaan KLA.
Namun, capaian tersebut tetap dibayangi tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Mengutip data Simfoni PPA periode Januari–Oktober 2025, tercatat 26 ribu kasus kekerasan secara nasional. Dari jumlah itu, 967 kasus terjadi di Aceh. Mayoritas terjadi di lingkungan rumah tangga, dengan korban terbanyak perempuan dan anak usia 13–17 tahun.
Dari 967 kasus tersebut, 90 persen atau 515 kasus merupakan kekerasan terhadap anak, sementara 83 persen atau 801 kasus adalah kekerasan terhadap perempuan.
“Data ini menunjukkan kerentanan yang masih tinggi. Pemerintah pusat dan daerah wajib memperkuat pencegahan dan layanan,” ujar Arifah.
Ia menekankan pentingnya upaya pencegahan sejak level akar rumput, salah satunya melalui penguatan Ruang Bersama Indonesia (RBI)—gerakan kolaboratif berbasis desa dan kelurahan yang menghadirkan program berperspektif perempuan dan anak secara holistik dan berkelanjutan.
Senada dengan itu, Sekretaris Daerah Provinsi Aceh Muhammad Nasser mengatakan bahwa perempuan memiliki peran penting dalam sejarah dan pembangunan Aceh. Kendati demikian, ia mengakui masih banyak perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan serta perempuan yang belum mendapatkan kesempatan optimal dalam pendidikan dan pekerjaan.
“Perempuan adalah pilar keluarga dan masyarakat. Untuk itu, Pemerintah Aceh terus memperkuat UPTD PPA dan layanan pendampingan,” ujar Muhammad Nasser.
Ia menilai program Ruang Bersama Indonesia sejalan dengan nilai budaya Aceh yang mengedepankan kebersamaan dan musyawarah. Melalui RBI, pemerintah daerah berharap partisipasi dan peran perempuan dapat semakin meluas di berbagai sektor.
Kolaborasi yang terus dibangun antara KemenPPPA dan Pemerintah Aceh diharapkan mampu memperkuat pencegahan kekerasan, meningkatkan kualitas layanan, serta menciptakan lingkungan yang aman dan berkeadilan bagi perempuan dan anak di Aceh. (xrq)
