NUKILAN.ID | Banda Aceh — Ketua Ikatan Alumni Ilmu Pemerintahan (IKA IP) Universitas Syiah Kuala, T. Auliya Rahman, menilai keputusan Bupati Aceh Barat Daya (Abdya), Safaruddin, yang mencabut rekomendasi terhadap aktivitas tambang Laguna Jaya Tambang merupakan langkah yang memang seharusnya dilakukan pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan.
Auliya, yang saat ini tengah menempuh studi Magister Islam Pembangunan dan Kebijakan Publik di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, mengingatkan agar keputusan tersebut tidak disikapi secara berlebihan.
“Terkait keputusan Bupati Abdya mencabut rekomendasi Laguna Jaya Tambang, saya merasa tidak perlu dipuji, karena itu memang sudah tugasnya untuk menjaga kelestarian alam dan ketenteraman masyarakat,” ungkapnya kepada Nuklan.id pada Minggu (12/10/2025).
Ia menilai, munculnya berbagai pernyataan yang memuji berlebihan langkah Pemkab Abdya tersebut menunjukkan masih rendahnya kesadaran publik terhadap fungsi dasar negara dalam melindungi warga dan lingkungan.
“Saya merasa heran dengan pernyataan beberapa tokoh dan perwakilan kelompok tertentu yang sering kali memuji berlebihan tindakan yang sejatinya sudah menjadi tanggung jawab dari pemerintah,” lanjutnya.
Lebih jauh, Auliya menegaskan bahwa persoalan tambang di Abdya belum selesai. Ia mengingatkan bahwa rencana pengalihan bentuk menjadi tambang rakyat justru berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan baru, meski dalam skala yang lebih kecil.
“Sekarang tugas kita adalah untuk terus memantau perkembangan isu ini, karena wacana pengalihan bentuk menjadi tambang rakyat tidak menutup kemungkinan akan adanya kerusakan lingkungan yang ditimbulkan di kemudian hari, hanya saja skalanya lebih kecil,” tegasnya.
Menurutnya, jika wacana tambang rakyat benar-benar dijalankan, maka pemerintah perlu memperketat pengawasan terhadap Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) serta menjamin keselamatan para pekerja.
“Dengan hadirnya wacana tambang rakyat ini, pemantauan AMDAL dan tingkat keamanan para pekerja juga perlu diperketat, diperketat ya bukan dipersulit. Karena tanpa kontrol yang ketat ditakutkan tambang rakyat malah menjadi musibah baru,” katanya.
Selain pengawasan, Auliya juga menekankan pentingnya edukasi publik mengenai kesadaran lingkungan serta upaya mitigasi sejak dini terhadap potensi kerusakan alam.
“Selain itu edukasi tentang kesadaran lingkungan juga perlu diberikan kepada masyarakat agar dari awal kita sudah memitigasi ancaman kerusakan lingkungan dan memberi alternatif-alternatif bentuk pengelolaan hasil alam yang lain, tidak hanya sekadar tambang,” ujarnya.
Ia berharap, setiap kebijakan pemerintah di sektor sumber daya alam harus selalu melibatkan masyarakat secara aktif agar keputusan yang diambil benar-benar berpihak pada keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan rakyat.
“Dan tentunya pemerintah senantiasa harus melibatkan masyarakat dalam setiap keputusan yang diambil,” tutupnya. (xrq)
Reporter: Akil
