NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Gelombang demonstrasi yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir berbuntut panjang. Sejumlah partai politik mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan lima anggota DPR RI dari tiga partai, lantaran dinilai menyampaikan pernyataan atau melakukan tindakan yang menyinggung perasaan rakyat.
Bahkan, seperti dikutip dari detik.com, pada Kamis (4/9/2025), Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menyebut pihaknya telah menerima surat dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terkait status anggota Dewan nonaktif. Dalam surat tersebut ditegaskan bahwa mereka tidak berhak menerima gaji maupun tunjangan. Indra menambahkan, DPR akan segera memproses surat dari MKD tersebut.
Menanggapi fenomena ini, akademisi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Ar-Raniry, Aklima, S.Fil. I., M.A., menilai langkah tersebut menjadi momentum penting bagi partai politik untuk melakukan pembenahan serius.
“Tentu fenomena ini menjadi teguran bagi partai politik. Di mana partai politik secara internal benar-benar perlu berbenah, partai politik harus mampu mempertegas ideologi kepartaian dengan memperjuangkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” kata Aklima saat dihubungi Nukilan.id, Jumat (5/9/2025).
Ia menekankan, partai tidak boleh kehilangan jati dirinya sebagai pilar demokrasi. Menurutnya, kehadiran partai politik seharusnya menjadi saluran bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasi, bukan sekadar arena perebutan kekuasaan.
“Partai politik harus mengembalikan fungsinya sebagai wadah yang menjembatani masyarakat dengan pemerintah, bukan menjadi alat kekuasaan yang hanya sebatas memperkaya diri atau kelompoknya saja,” lanjutnya.
Aklima menambahkan, langkah tegas terhadap anggota DPR yang dinonaktifkan ini seharusnya dibaca sebagai pembelajaran politik. Jika benar-benar dijalankan dengan konsisten, hal itu bisa mendorong hadirnya budaya akuntabilitas di tubuh lembaga legislatif.
“Kita berharap ini menjadi preseden positif bagi akuntabilitas wakil rakyat, bahwa setelah terpilih mereka harus mampu menempatkan diri sebagai perwakilan rakyat,” ujarnya.
Dalam pandangannya, seorang wakil rakyat tidak boleh terjebak pada kepentingan pribadi, apalagi menggunakan posisi strategisnya untuk sekadar mencari perhatian publik.
“Wakil rakyat harus mewakili aspirasi rakyat, bukan sebaliknya malah mengolok-olok dengan konten untuk eksistensi saja,” tegas Aklima. (XRQ)
Reporter: Akil
